PENGUMUMAN

Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) Modal Pembangkit Tenaga Listrik

Dalam rangka mendukung perkembanganindustri pembangkitan tenaga listrik, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.011/2008 yang telah diubah denganNomor 128/PMK.011/2009 dan Nomor154/PMK.011/2012 memberikan fasilitaspembebasan bea masuk atas impor barangmodal pembangunan pembangkit tenaga listrikuntuk kepentingan umum.

 

Barang modaldimaksud meliputi mesin, peralatan, danperalatan pabrik baik dalam keadaan terpasangmaupun terlepas, tetapi tidak termasuk sukucadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan.Pembebasan bea masuk tersebut diberikankepada PT PLN (Persero), pemegang IUKU yangmemiliki daerah usaha, pemegang IUKUpembangkitan yang mempunyai perjanjian jualbeli tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA) atau perjanjian sewaguna usaha (Finance Lease Agreement/FLA) dengan PT PLN (Persero),serta pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) pembangkitan yangmempunyai PPA dengan pemegang lUKU yangmemiliki daerah usaha.

 

o    Regulasi RIB

 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006

3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

5. Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 211-12/20/600.1/2012 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan RIB.

 

 

o    Skema dan Tata Cara RIB

     Skema dan Tata cara RIB

 

 

 o    Daftar surveyor verifikator RIB (SK penunjukan)

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menunjuk 2 (dua) lembaga surveyor independen untuk keperluan verifikasi RIB, yaitu:

 

PT. Surveyor Indonesia

Unit Bisnis Industri dan Fasilitas

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Lantai 7

Jakarta Selatan

Telp:62-21 526 5526 Fax:62-21 5265525

Contact Person: Derry Hadriansyah

 

PT. Sucofindo (Persero)

Unit Bisnis Strategi Pemerintahan, Bagian Verifikasi Keteknikan

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 13

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 7983666

Contact Person: Purwanto

 

 

o    List peralatan yang telah diproduksi dalam negeri

 

Pemerintah terus mendorong peran dan keterlibatan pihak swasta lebih besar lagi di sektor ketenagalistrikan yang tujuannya adalah untuk pengembangan industri ketenagalistrikan di masa depan. Salah satu cara yang ditempuh adalah pemanfaatan secara optimal tingkat komponen lokal di setiap produk atau proyek ketenagalistrikan.

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah Suatu batasan atau nilai yang mereprentasikan berapa tingkat kandungan lokal dalam negeri dalam suatu produk barang/jasa. Dalam mengukur TKDN untuk suatu produk, ada 3 aspek yang akan menjadi penilaian yakni Material, Tenaga Kerja, Overhead.

1.       Material dinilai berdasarkan daerah asal (country of origin) artinya asal material tersebut dibuat dan diproduksi. 

2.       Tenaga kerja yang digunakan dinilai berdasarkan kewarnegaraan. 

3.       Overhead (alat kerja/mesin, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan produksi barang/jasa tersebut).

 

Untuk produk yang telah bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dapat dilihat pada website Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di http://p3dn.kemenperin.go.id/inventaris.php

 

Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas dan Gas Bumi atau disebut SKUP Migas adalah surat yang diberikan kepada perusahaan dan perseorangan yang memiliki kemampuan memproduksi barang atau jasa dalam negeri berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kemampuan nyata yang memiliki aspek legal berupa status usaha dan finansial, aspek teknis berupa kemampuan produksi dan sistem manajemen , aspek jaringan pemasaran dan aspek Purna jual.

Kemampuan usaha perusahaan dalam bidang migas terdiri atas dua jenis :

1.       Kemampuan usaha penunjang migas untuk pabrikasi

2.       Kemampuan usaha penunjang migas untuk jasa supplai maupun konstruksi

 

Tingkat kemampuan perusahaan tersebut akan di apresiasi kedalam satu buku dengan nama APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri) yang dapat dilihat pada website APDN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di http://www.migas.esdm.go.id/data-kemigasan/131/Buku-APDN

 

 

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan