PENGUMUMAN

Coffee Morning                                          Adapun materi Coffee Morning tanggal 16 Agustus 2017 dapat didownload disini.

RUPTL 2017-2026                                   Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2017-2026, dapat diakses disini.

STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN

 

Sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Oleh karena itu, SNI ketenagalistrikan harus tersedia untuk dijadikan acuan atau norma dalam menentukan spesifikasi teknis peralatan dan pemanfaat tenaga listrik maupun pemasangan instalasi tenaga listrik.

 

Dalam memenuhi kebutuhan SNI ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan membentuk Komite Teknis Perumusan Rancangan SNI ketenagalistrikan. Rancangan SNI yang dihasilkan oleh komite teknis ditetapkan menjadi SNI oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

 

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan. Standardisasi diharapkan mampu mendorong, meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

 

Hingga saat ini terdapat sekitar 600 SNI ketenagalistrikan yang telah ditetapkan oleh BSN yaitu: SNI Pembangkitan listrik (Turbin, Generator dll); SNI Penyaluran Listrik (Transmisi AC, Trasmisi TT AC/DC, Transformator Daya dll); SNI Distribusi tenaga listrik (Transformator distribusi, alat pembatas dan pemutus/APP, KWh Meter dll); SNI pemasangan instalasi (PUIL).

 

Sesuai PP 102 Tahun 2000, SNI diterapkan secara sukarela, namun dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan,  keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan SNI secara wajib. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memberlakukan SNI wajib untuk sejumlah produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang terkait dengan keselamatan khususnya untuk keperluan penggunaan rumah tangga, dengan pertimbangan bahwa peralatan tersebut dioperasikan oleh masyarakat umum dan tidak ahli di bidang listrik. SNI wajib untuk MCB, Saklar, Tusuk kontak, Kotak kontak, Ballast Elektronik, RCCB dan Luminer serta produk pemanfaat yaitu Kipas Angin.  Selain itu, beberapa SNI juga diwajibkan untuk mengatur tentang sistem tenaga listrik dan pemasangan instalasi tenaga listrik. Khusus untuk pemanfaat tenaga listrik untuk kipas angin dibubuhi tanda keselamatan  setelah mendapat sertifikat tanda SNI.

 

Untuk kabel dan produk elektronika lainnya, pemberlakuan SNI wajib dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Daftar yang diwajibkan SNI oleh Kementerian Perindustrian.

 

Dalam mengawasi penerapan SNI wajib, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengawasan produk wajib SNI yang beredar di pasar melalui operasi pasar. Selain itu, untuk pengawasan SNI pada instalasi tenaga listrik, dilakukan melalui lembaga inspeksi teknik tegangan rendah (KONSUIL, PPILN) yang memeriksa penggunaan peralatan ber SNI pada instalasi tenaga listrik. Apabila pada suatu instalasi ditemukan pemasangan peralatan yang tidak ber SNI, maka instalasi tersebut dinyatakan tidak laik operasi.

 

Kontak kami :

Subdit Standardisasi Ketenagalistrikan

Email : 

Telp/Fax : 021 5213848

 

 

 

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan