Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

UU No. 30 Tahun 2009

 

PERSYARATAN KONDISI KELENGKAPAN DOKUMENTASI PERSYARATAN
  1. Wilayah yang diusulkan belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada;
  2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga kistrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik; atau
  3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahanya kepada Menteri.
  1. Identitas Pemohon;
  2. Pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang;
  3. Profil perusahaan;
  4. NPWP;
  5. Kemampuan pendanaan;
  6. Batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
  7. Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan; dan
  8. Rekomendasi dari gubernur dalam hal wilayah usaha yang dimohon mencakup lintas kabupaten/kota; atau
  9. Rekomendari dari bupati/walikota dalam hal wilayah usaha yang dimohon dalam wilayah kabupaten/kota.