PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

02 Maret 2017

Prioritaskan Listrik Murah, Pengembangan EBT Harus Efisien

Pemerintah terus berkomitmen mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dalam pembangunan pembangkit listrik secara efisien. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan bahwa bauran energi 23 persen pada tahun 2025 merupakan komitmen Konferensi Perubahan Iklim (COP21) Paris yang akan dipegang dan diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Namun kemampuan daya beli masyarakat untuk mendapatkan akses listrik menjadi prioritas utama, untuk itu pengembangan EBT harus dilaksanakan secara efisien. Dengan harga listrik EBT yang wajar, masyarakat tidak dirugikan dengan membeli listrik dengan harga mahal karena tidak tercapainya efisensi.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM saat menyampaikan sambutan pada pembukaan  Dialog Energi yang diselenggarakan oleh Dewan Energi Nasional, Kamis (2/3) di Jakarta. Diskusi ini mengangkat Strategi Pencapaian Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan menghadirkan pembicara Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimy, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, Dirjen EBTKE Rida Mulyana, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, dan ketua umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Dharma.

Menurut Jonan, diaparitas pendapatan masyarakat Indonesia menjadi tantangan bagi pengembangan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Menurutnya masih banyak saudara-saudara kita yang kemampuan daya belinya dibawah rata-rata sehingga tidak akan mampu membeli listrik jika harga terus naik. “Apakah kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu akan ditinggal jika tarif listrik naik terus untuk mengejar bauran energi? Jawaban pemerintah tidak!” tegas Jonan.

Saat ini pemerintah tengah berupaya menerangi 2.500 desa dengan solar home system atau pembangkit listrik tenaga surya yang sederhana. Selanjutnya desa-desa tersebut akan diterangi dengan jaringan listrik yang dibangun dengan pembangkit listrik yang bahan bakarnya disesuaikan dengan kemampuan setempat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil. Jonan menyayangkan jika nanti ada masyarakat yang dilewati jaringan listrik, tapi tidak mampu membelinya karena harga yang sangat mahal. Untuk itu Jonan meminta PT PLN lebih efisien dan  dapat terus menurunkan tarif listrik. Salah satu cara yang dapat dilakukan olejh PLN adalah membeli listrik dari EBT dengan harga yang wajar dan kompetitif.

Menteri Jonan menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan sehingga tidak akan pernah terjadi nasional grid dalam sistem kelistrikan di Indonesia. Sistem yang efektif menurutnya adalah island grid untuk pulau-pulau kecil. Untuk papua dan papua barat, yang paling efektif adalah pengembangan EBT.  Menurutnya, terbitnya Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan EBT untuk Pembangkit Listrik akan mendorong para pengembang EBT menciptakan teknologi baru sehingga tercapainya efisensi. Ia berpesan pada pengembang EBT untuk memiliki semangat menjual listrik yang lebih baik dan lebih murah. Ia membandingkan dengan industri perhotelan dan industri pesawat terbang yang membutuhkan investasi yang besar dan risiko yang besar pula. “Gunakan energi yang paling kompetitif di daerah masing-masing. Jika renewable energy bisa berkompetisi dengan energi lain, pemerintah akan berterima kasih,” jelasnya. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan