PENGUMUMAN

03 Maret 2017

Penjelasan Mengenai Operasi Paralel Sesuai Permen ESDM Nomor 01/2017

Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun menjelaskan tentang Operasi Paralel pembangkit tenaga listrik dengan jaringan tenaga listrik PT PLN sesuai dengan Permen ESDM No. 01/2017 dalam acara coffee morning di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta (3/3). Peraturan ini mengatur konsumen listrik yang memiliki dan mengoperasikan pembangkit sendiri dalam rangka menjaga operasionalnya melalui interkoneksi (Operasi Paralel) dengan sistem PT PLN.

Benny menjelaskan Operasi Paralel adalah interkoneksi pembangkit listrik atau sistem penyediaan tenaga listrik dengan sistem penyediaan tenaga listrik lainnya, dalam hal ini – sesuai Permen ESDM No. 01/2017 – adalah PT PLN. Dia mengatakan, ada beberapa kemungkinan Operasi Paralel dengan PT PLN, yakni untuk pembangkit dengan kapasitas pembangkit kurang dari 200 kVa untuk kepentingan sendiri, untuk pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dengan kapasitas pembangkit di atas 200 kVa untuk kepentingan sendiri, dan untuk pemegang IUPTL terintegrasi selain PT PLN.

“Tujuan Operasi Paralel adalah untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang lebih efektif dan efisien serta andal dan stabil. Tujuannya adalah kepentingan nasional, kepentingan bangsa,” ujar Benny.

Dari sisi fungsi, Benny menyampaikan, Operasi Paralel dapat difungsikan sebagai cadangan dan suplemen. Sebagai cadangan, artinya sistem PLN hanya difungsikan sebagai back up saja dan pemakaian listriknya bersifat sesewaktu. Sebagai suplemen, artinya pembelian listrik bersifat tambahan. Benny mencontohkan, “Misal karena sistem PLN-nya tidak kuat, sering terjadi gangguan maka peralatan utama proses produksi atau sistem di pelanggan memerlukan pasokan listrik yang andal, si pelanggan mengoperasikan pembangkit paralel dengan PLN, bersama-sama pasokan dari PLN.”

Selanjutnya, Benny menjelaskan tiga persyaratan Operasi Paralel. Pertama, Operasi Paralel hanya diperuntukkan bagi pelanggan PT PLN. Kedua, daya kontrak sebagai pelanggan minimal 20% dari kapasitas pembangkit yang akan beroperasi paralel. Ketiga, kapasitas pembangkit merupakan daya mampu netto sesuai Sertifikat Laik Operasi (SLO) pembangkit. Untuk persyaratan administratif, pelanggan harus mengajukan permohonan ke General Manager PLN Wilayah/Distribusi dan mengajukan rencana Operasi Paralel dengan menyertakan lampiran yang dipersyaratkan.

“Operasi Paralel mempertimbangkan kemampuan sistem PLN sesuai dengan evaluasi PLN. Operasi ini juga mengacu kepada grid code atau distribution code,” Benny menjelaskan. Dia mengatakan PT PLN memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Operasi Paralel dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender terhitung sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya Operasi Paralel terdiri dari tiga komponen, yakni biaya penyambungan, biaya kapasitas, dan biaya pembelian tenaga listrik. Biaya penyambunganya sesuai dengan Permen ESDM No. 33/2014 jo 08/2016. Untuk biaya kapasitas, “PLN dapat menerapkan biaya kapasitas lebih rendah tanpa persetujuan Menteri. Jika PLN menerapkan biaya kapasitas lebih mahal, maka wajib mendapat persetujuan dari Menteri,” ujarnya. Sementara itu, biaya pembelian tenaga listrik terdiri dari dua, yakni normal energy charge dan emergency energy charge.

Untuk mendukung pelaksanaan Operasi Paralel, PT PLN wajib menyusun petunjuk teknis dan standar perjanjian untuk operasi paralel dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Dirjen Ketenagalistrikan. “Juklak-nya (petunjuk pelaksanaan-red) sedang dalam proses finalisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera selesai,” pungkas Benny. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan