PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

02 Maret 2017

Kementerian ESDM Gelar Temu Netizen Bahas Subsidi Listrik Tepat Sasaran dari Sumber Energi Baru Terbarukan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar Temu Netizen di Jakarta (1/3), kali ini dengan tema Pengalihan Subsidi Listrik untuk Listrik Merata dan Terjangkau dari Sumber Energi Baru Terbarukan.

Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi David F Silalahi yang menjadi narasumber mengawali penjelasannya dengan memberikan gambaran mengenai Rasio Elektrifikasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Rasio Elektrifikasi Indonesia saat ini adalah 91,16%, masih tertinggal dibanding Vietnam (98%), Malaysia (99%), Thailand (99,3%), Brunei (99,7%), dan Singapura (100%).

“Tetangga kita sudah lebih maju dari kita untuk sektor listriknya. Sektor listrik perlu segera berbenah untuk bisa mengejar ketertinggalan kita,” ujar David.

David melanjutkan, Rasio Elektrifikasi tiap daerah di Indonesia juga berbeda-beda. “NTT hanya 58,93%, Papua hanya 47,78. Sementara provinsi di Jawa sudah di atas 80% semua,” ujarnya. Untuk desa belum berlistrik, di Papua saja masih ada 2.111 desa yang belum mendapatkan listrik. “Mereka tidak dapat listrik, tidak dapat subsidi. Lalu bagaimana pertumbuhan ekonominya?”

Untuk mengatasi kesenjangan ini, Pemerintah lalu menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Terlebih lagi, anggaran untuk subsidi listrik turun; dari Rp103,33 triliun di tahun 2012 menjadi Rp44,98 triliun tahun ini. David menyampaikan, sesuai amanat Undang-Undang 30 Tahun 2007 tentang Energi, subsidi itu hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Namun pada kenyataannya, mereka yang lebih mampu justru menikmati subsidi lebih banyak.

“Atas dasar amanat Undang-Undang, Komisi VII DPR sepakat bahwa perlu ada penataan kebijakan subsidi. Khusus rumah tangga 900VA yang ekonominya mampu – dengan data yang akurat – diterapkan subsidi tepat sasaran, tidak lagi diberi subsidi. Yang tidak mampu, tetap diberikan subsidi,” ujar David.

Penyesuaian tarif listrik untuk rumah tangga mampu daya 900VA dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2017. Jika ada pelanggan yang merasa tidak mampu namun tidak mendapat subsidi, maka mereka dapat melakukan pengaduan melalui kantor kecamatan dan/atau kabupaten. Oleh kecamatan/kabupaten, pengaduan itu kemudian diteruskan ke Posko Pusat.

“Sampai 24 Februari 2017, sudah ada 2.571 pengaduan yang diterima oleh Posko Pusat,” David mengungkapkan. Ia menyampaikan bahwa Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat berlokasi di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan Jalan HR Rasuna Said X-2, Jakarta Selatan dan dapat dihubungi di nomor telepon 021-5224483 dan 021-5225180 ext.2013.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama (KLIK) Sujatmiko yang menjadi narasumber selanjutnya memberikan paparan tentang pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara efisien.

“Dulu porsi subsidi dalam APBN sekitar 20%, namun sejak reformasi subsidi energi tahun 2015, porsi subsidi energi hanya 6%. Semakin besar subsidi yang turun, semakin banyak anggaran dialihkan ke sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.”

Ia melanjutkan, Pemerintah ingin harga listrik dari energi terbarukan tidak membebani subsidi. Sujatmiko optimistis harga EBT bisa efisien. Ia mencontohkan di 16 negara, harga listrik tenaga surya di bawah 10 cent/kWh, di enam negara lain (Uni Emirat Arab, Chile, Peru, Meksiko, Amerika Serikat, dan Arab Saudi), harganya di bawah 5 cent/kWh. “Di Abu Dhabi, harganya bahkan 2,42 cent/kWh,” Sujatmiko mengatakan. Lebih lanjut, tren harga rata-rata PLTS rooftop turun 75% dalam 10 tahun, atau 13% per tahun.

“Peluang investasi di EBT tetap menarik”, ujar Sujatmiko. Terlebih potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 443 ribu MW. Ia mengatakan PT Pindad (persero) juga telah memberikan dukungannya untuk membangun PLTS dan PLT Bayu dengan kapasitas kurang dari 10 MW di Indonesia Timur, terutama di Papua dan NTT, dengan harga mengacu pada Permen ESDM Nomor 12/2017. Pertemuan-pertemuan dengan berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Swedia juga memberikan dorongan bagi potensi investasi EBT di Indonesia.

Setelah paparan dari narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Saat sesi diskusi, peserta netizen dibagi menjadi tiga kelompok dan diberikan studi kasus terkait tantangan pemanfaatan energi baru terbarukan di suatu wilayah. Sepanjang jalannya acara, netizen juga dilibatkan untuk mem-posting tweet dan swafoto dengan tagar #EnergiTerbarukanTerjangkau dan #EnergiBerkeadilan. Sebagai hasilnya, tagar #EnergiTerbarukanTerjangau sempat menduduki peringkat nomor satu sebagai topik yang paling banyak diperbincangkan di Twitter oleh netizen Indonesia. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan