PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

28 Februari 2017

Pemerintah Terbitkan Revisi Perpres Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang merupakan salah satu dari 255 Proyek Strategis Nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Peraturan Presiden ini disusun mengingat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaanpembiayaan, skema kerja sama penyediaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, kerja sama pemanfaatan aset, dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang ketenagalistrikan.

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sesuai target yang ditentukan oleh Presiden, Direksi PT PLN (Persero) telah menyampaikan usulan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan PIK kepada Menteri Koordinator Perekonomian. Usulan perubahan tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 0386/HKM.01.01/ DIRUT/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan surat Nomor : 0632/HKM.01.01/ DITREG-SUM/2016 tanggal 27 Desember  2016. Beberapa hal yang menjadi usulan PT PLN (Persero) antara lain: pengaturan akuntansi atas transaksi perjanjian jual beli antara PT PLN (Persero) dengan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL), pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang melintasi infrastruktur lainnya, pemanfaatan limbah yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik yang berasal dari energi fosil berupa batubara, pelaksanaan kerja sama penyediaan tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) dan PPL, serta dukungan ketersediaan pendanaan.

Beberapa ketentuan yang diubah dari Perpres Nomor 4/2016 antara lain menambah ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama penyediaan tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) dan PPL oleh Direktur Utama PT PLN (Persero). Selanjutnya Perpres ini mengubah ketentuan dalam Pasal 6 yang mengenai bentuk dukungan Pemerintah atas ketersediaan pendanaan bagi PT PLN (Persero) yang menyangkut pemberian kemudahan dalam bentuk insentif dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait transaksi jual beli, Perpres ini menambah ketentuan pengaturan dalam Pasal 8A mengenai bentuk kerja sama penyediaan tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan PPL melalui transaksi perjanjian jual beli dan bukan transaksi perjanjian sewa. Perpres ini juga mengubah ketentuan dalam Pasal 9 mengenai kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pasal 16 diubah dengan menambahkan ketentuan mengenai pengaturan lebih lanjut kerjasama kerja sama PT PLN (Persero) dengan badan usaha asing dalam rangka peningkatan penggunaan barang/jasa dalam negeri.

Perpres Nomor 14/2017 ini juga menghapus ketentuan dalam Pasal 32 mengenai perubahan lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang semula di lokasi bukan kawasan hutan kemudian lokasi tersebut berubah menjadi kawasan hutan. Ketentuan Pasal 33 diubah dengan menambah ketentuan Pasal 35A mengenai pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya untuk dilintasi Infrastruktur Ketenagalistrikan baik di atas tanah maupun di  bawah tanah. Selain itu, Perpres ini menambah ketentuan Pasal 37A mengenai pemanfaatan limbah yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik yang berasal dari energi fosil berupa batubara sebagai bahan bangunan untuk infrastruktur

Terbitnya peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2017 ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berupaya melistriki masyarakat Indonesia yang saat ini mencapai angka rasio elektrifikasi 91,16%. Dengan dukungan Pemerintah berupa penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan, target melistriki 100% masyarakat Indonesia dapat segera terwujud. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan