PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

23 Februari 2017

Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan Web Seminar dengan U.S. Power Working Group for Indonesia

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan Web Seminar (webinar) “Indonesian Electricity Development & Investment Opportunity - Acceleration of Electrification Ratio” dengan delegasi U.S. Power Working Group (PWG) for Indonesia dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang berlangsung di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta pada Kamis (23/2).

Webinar ini diselenggarakan dalam rangka kerjasama keberlanjutan Program Sustainable Energy for Remote Indonesian Grids (SERIG) oleh U.S. Department of Energy (DOE) yang berupaya mengembangkan energi bersih dan memperluas akses tenaga listrik di wilayah belum berlistrik di Indonesia. Dalam webinar tersebut dari pihak Indonesia hadir Dirjen Ketenagalistrikan Jarman didampingi oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dan sejumlah pejabat eselon 3 di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan. Dari pihak U.S hadir Sara Litke dan Andrew Billard dan pendamping dari Kedubes Amerika Serikat, serta sejumlah perwakilan perusahaan energi Amerika Serikat yang tergabung dalam U.S. PWG. Secara dial-in on-line juga ada Mark Reichhardt dari U.S. DOE, Mark J. Dunn dari U.S.TDA, Geoffrey Tran dari OPIC, Peter Lohman langsung dari Washington D.C. dan sejumlah peserta yang on-line dari berbagai ibu kota negara mengikuti acara webinar ini.

Webinar tersebut di desain mencari titik temu antara misi SERIG dengan Program Pemerintah Indonesia sebagaimana diamanatkan melalui Permen ESDM No. 38/2016 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. U.S. PWG telah menyatakan minat yang besar untuk dapat berkontribusi dan mencari peluang investasi yang relevan. 

Web seminar dibuka dengan Jarman mempresentasikan kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini, di mana rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 91,16% melebihi target tahunan, dengan kapasitas listrik terpasang 58.541 MW. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Stastistik (BPS), di Indonesia masih terdapat lebih dari 2.510 desa yang belum teraliri listrikdan sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia, terutama di Papua 2.111 desa dan Papua Barat 262 desa. Untuk melistriki desa-desa tersebut, pemerintah membutuhkan dan mengundang investor dan badan usaha non-PLN untuk mengembangkan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (UPTLSK). Pemerintah menargetkan melistriki seluruh desa tersebut secara bertahap hingga tahun 2019.

Pemerintah menugaskan PT. PLN (Persero) memprioritaskan penyelesaian proyek 35 ribu MW, dan mempertimbangkan kapasitas pembiayaannya, untuk proyek ini pemerintah membuka peluang investasi di program ini. Salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, dan untuk itu Menteri ESDM Jonan telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 38/2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil. Lewat aturan baru ini, pihak swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi didorong untuk melistriki desa tak berlistrik di wilayah tertentu dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Permen tersebut.  Badan usaha diizinkan untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan kapasitas maksimal sistem tenaga listrik 50 MW dan luas wilayah minimal satu kecamatan. Permen ini juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk secara aktif membantu pemerintah memperluas akses untuk masyarakat yang belum terlayani tenaga listrik.

Permen ESDM No 38/2016 mengatur tentang skema UPTLSK di wilayah bersubsidi, mekanisme penentuan wilayah usaha, pengaturan oleh Pemerintah Pusat dan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, hal dan kewajiban badan usaha, pembinaan badan usaha dan pengawasan, serta sanksi bila kewajiban tidak terpenuhi.

Sesi diskusi webinar yang dipandu oleh Andrew Billard dari Kedubes Amerika Serikat berlangsung dinamis baik di ruang webinar maupun dari peserta yang mengikutinya di berbagai belahan dunia. Beberapa anggota PWG menyampaikan ide dan usulan untuk implementasi program ini dan disambut baik oleh Jarman dan jajarannya.

Di akhir webinar, Jarman mengajak delegasi dari U.S. Power Working Group for Indonesia untuk berkontribusi mengaliri listrik di desa-desa ini menggunakan energi bersih setempat untuk bersama-sama meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. (RBS/UH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan