PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

16 Februari 2017

Presiden Amanatkan Tarif Listrik Tidak Naik

Presiden Jokowi mengamanatkan agar tarif listrik yang harus dibayar masyarakat tidak naik. Untuk itu kebijakan tarif yang kompetitif dan efisien terus diupayakan oleh pemerintah dengan membuat berbagai aturan.  Peraturan Menteri ESDM Nomor 10,11, dan 12 tahun 2017 yang disosialisasikan pada coffee morning Jumat (10/2), diterbitkan agar tarif listrik tidak naik dan PT PLN (Persero) lebih efisien. Hal ini juga sesuai dengan amanat UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dimana pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman saat menerima puluhan Dewan Pengurus Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Selasa (14/2). Dalam kesempatan tersebut, beberapa anggota MKI mendengarkan paparan dari Jarman serta berdialog untuk lebih mengetahui latar belakang keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang ketenagalistrikan.

Jarman menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menerbitkan aturan guna mewujudkan energi berkeadilan. Salah satu keberhasilan yang dapat dilihat adalah turunnya angka subsidi listrik dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013, pemerintah telah melakukan penghapusan subsidi bagi pelanggan mampu secara bertahap. Ia menekankan bahwa subsidi listrik tidak diberikan kepada perusahaan atau masyarakat dari golongan mampu. “Sesuai Undang-Undang subsidi hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu,” jelas Jarman.

Jarman menjelaskan kepada MKI bahwa pada tahun 2013, pemerintah mengubah pengaturan formula tarif  yaitu dengan formula Tarif Listrik keekonomian. “Untuk meningkatkan margin, PLN harus lebih efisien,” ungkapnya.  Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2013 pemerintah dengan persetujuan DPR telah melakukan penghapusan subsidi terhadap 4 golongan pelanggan. Tahun 2014 dilakukan penghapusan subsidi terhadap 8 golongan pelanggan. Tahun 2015 diterapkan Tariff Adjustment pada 12 golongan pelanggan. Sedangkan pada tahun 2017 pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dilakukan untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA miskin dan tidak mampu.

Dalam kesempatan tersebut, Jarman juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan tentang Pembangkit Listrik Batubara Mulut Tambang. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan batubara secara optimal dalam pengembangan pembangkit listrik, serta meningkatkan peran Captive Power menjaga ketersediaan daya listrik pada sistem ketenagalistrikan setempat. Aturan ini juga bermaksud untuk mengatur pola harga patokan tertinggi (HPT) dalam pengadaan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan kelebihan tenaga listrik (excess power).

Permen ESDM yang akan diundangkan dalam waktu dekat ini bermaksud untuk menjaga Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) Pembangkitan setempat, sehingga lebih efektif dan efisien sehingga tarif tenaga listrik dapat lebih kompetitif. “Peraturan Menterinya dalam tahap finalisasi dan akan disosialisasikan pada coffee morning awal bulan depan,” ungkap Jarman. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan