PENGUMUMAN

11 Februari 2017

Ini Aturan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik

Akhir Januari lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik. Pada coffee morning Jumat (10/2) lalu Kepala Sub Direktorat Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan, Djoko Widianto mewakili Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyampaikan presentasi mengenai pokok-pokok aturan Permen tersebut.

Permen 11/2017 ini diterbitkan untuk mengatur dari sisi teknis dan harga gas bumi untuk pembangkit listrik. Aturan ini juga dikeluarkan untuk menjamin ketersediaan pasokan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG.  Pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (wellhead) melalui penunjukkan langsung juga diatur dalam Permen ini.  Diharapkan melalui Permen ini dapat memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi gas bumi bagi pembangkit listrik.

Pokok – pokok diatur dalam Permen ini antara lain Jangka Waktu dan Alokasi Gas Bumi, Pengembangan Pembangkit Listrik di mulut sumur (Wellhead), Harga Gas Bumi dan Tarif Pipa Gas Bumi, Jaminan, serta Perjanjian Jual Beli Gas Bumi  untuk Listrik. Jangka waktu pelaksanaan jual beli gas sesuai aturan ini adalah sesuai umur pembangkit listrik (20 tahun). “Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai pemasok wajib menjamin sesuai Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG),” terang Djoko.  Sesuai Permen ini, alokasi gas untuk listrik diberikan langsung ke PLN atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik. PLN atau Badan Usaha Pembangkitan dapat membeli dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas lainnya yang mendapatkan alokasi gas bumi sepanjang dapat menyediakan fasilitas / infrastruktur gas bumi. “Diutamakan bagi pembangkit listrik yang berada di mulut sumur (wellhead),” tambahnya.

Dijelaskan Djoko, pemanfaatan gas bumi di mulut sumur (wellhead) untuk pembangkit listrik dapat melalui penunjukan langsung atau pelelangan umum. Titik interkoneksi tenaga listrik berada ada pada Gardu Induk (GI) terdekat. Untuk pengembangan weelhead, penunjukan langsung dapat dilakukan dengan ketentuan Harga gas kurang dari atu sama dengan 8% ICP/MMBTU (plant gate). Ketentuan lain adalah jaminan alokasi gas sesuai PJBG, nilai investasi pembangkit  didepresiasi sekurang-kurangnya 20 tahun, serta efisiensi pembangkit dengan Specific Fuel Consumption (SFC) setara minyak solar (HSD) sebesar 0,25 liter/ kWh. Ketentuan pelelangan umum berlaku jika harga gas lebih besar 8% ICP/MMBTU.

Menteri ESDM menetapkan harga gas bumi untuk pembangkit listrik esuai keekonomian lapangan gas bumi tanpa eskalasi. Jika diperlukan eskalasi, berdasarkan kesepakatan. Jika sudah ada infrastruktur hilir maka harga at plant gate, jika tidak ada maka berlaku harga di hulu. Selanjutnya, PLN/badan usaha dapat membeli gas bumi maksimal 11,5% ICP/MMBTU jika pembangkit listrik tidak berada di mulut sumur (wellhead). “Jika harga gas bumi melebihi 11,5% ICP/MMBTU, PLN/badan usaha dapat menggunakan LNG,” jelas Djoko.

Harga LNG diatur sesuai keekonomian lapangan dan menggunakan formula yang disepakati pada harga Free on Board (FoB).  Apabila harga LNG dalam negeri lebih besar dari 11,5% ICP/MMBTU (Parity to Oil) FoB, PLN/badan usaha diberi kewenangan untuk mengimpor LNG sepanjang harganya  dibawah 11,5% ICP/MMBTU pada terminal regasifikasi pembeli (landed price). Dalam hal LNG yang akan diimpor harganya di atas 11,5% ICP/MMBTU (landed price), PLN/badan usaha dapat membeli gas pipa dengan harga lebih dari 11,5% ICP/MMBTU atau membeli LNG dalam negeri dengan harga lebih tinggi dari 11,5% ICP/MMBTU FoB.

Terkait tarif Penyaluran Gas Bumi, Djoko menjelaskan bahwa jika melalui Pipa, besaran tarif penyaluran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan jika melalui moda selain pipa (kapal, tongkang, truck), besaran tarif penyaluran, dihitung sesuai nilai keekonomian atau pasar kompetitif.  Penjual (badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi), memberikan jaminan berupa keandalan pasokan alokasi gas bumi dan keandalan transportasi gas bumi. Sedangkan pembeli (PLN/badan usaha pembangkitan), memberikan Jaminan berupa pembayaran tepat waktu.

Terkahir, Djoko menjelaskan bawah PJBG untuk listrik sekurang-kurangnya memuat: sumber pasokan, olume Dan Spesifikasi, Harga Gas Bumi, Jangka Waktu Kontrak, Review Harga (Price Review), Mekanisme Penyaluran Gas Bumi, serta Hak dan Kewajiban Pembeli dan Penjual Gas Bumi. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan