PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

10 Februari 2017

Dengan Pola BOOT, Penguasaan Negara dalam Sektor Ketenagalistrikan Tetap Ada

Penguasaan negara dalam sektor ketenagalistrikan tetap ada. Hal ini diperkuat dalam Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono menyampaikan paparan mengenai Permen ESDM 10/2017 tersebut dalam acara coffee morning pagi ini (10/2).

Agoes mengawali paparannya dengan menjelaskan maksud terbentuknya Permen ESDM 10/2017, di antaranya adalah agar terjadi kesetaraan resiko dalam jual beli listrik antara penjual (Independent Power Producer/IPP) dan pembeli (PT PLN (Persero)), khususnya terkait aspek komersial. Selain itu, Permen ini juga memberikan payung hukum agar pembangkit yang masuk ke sistem, wajib memenuhi keandalan sistem yang dipersyaratkan.

“Permen ESDM 10/2017 ini juga merupakan tindak lanjut dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 karena keterlibatan negara harus ada di sektor ketenagalistrikan,” Agus menambahkan.

Dalam Permen ESDM 10/2017 dijelaskan jika jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) paling lama 30 tahun, dengan mempertimbangkan jenis pembangkit, dan dihitung sejak Commercial Operation Date (COD). Pola kerjasama yang digunakan dalam PJBL berupa BOOT, yakni Build (membangun), Own (memiliki), Operate (mengoperasikan), Transfer (mengalihkan). Artinya, setelah masa kontrak 30 tahun seluruh aset pembangkit menjadi milik negara. Agoes menjelaskan, pola itu dimaksudkan agar penguasaan negara dalam sektor ketenagalistrikan tetap ada.

Lebih lanjut, Agoes menjelaskan 12 pokok-pokok pengaturan dalam Permen tersebut. Salah satu yang diatur adalah mengenai penalti terhadap kinerja pembangkit.

“Penalti itu bukan hanya untuk pembangkit swasta yang menjual energi listrik ke PLN. Kalau kinerja pembangkit PLN tidak bagus juga akan mendapat sanksi,” Agoes menjelaskan.

Ia kemudian menyampaikan bahwa IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (ketentuan deliver or pay). Jika penjual tidak dapat mengirimkan energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan penjual, maka penjual wajib membayar penalti kepada PLN.

“Penaltinya proporsional sesuai biaya yang dikeluarkan PLN untuk menggantikan energi yang tidak dapat disalurkan,” Agoes menambahkan. Namun PLN juga harus memenuhi ketentuan take or pay. Artinya, jika PLN tidak dapat menyerap energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan PLN, maka PLN wajib membayar penalti kepada penjual. Penaltinya pun proporsional sesuai komponen investasi.

Pembahasan mengenai penalti dan juga insentif masuk dalam ketentuan COD. Agoes menyampaikan jika terjadi percepatan COD karena diminta PLN, maka badan usaha listrik berhak mendapat insentif. Pembahasan lebih detail dimasukkan ke dalam Power Purchase Agreement (PPA).

“Akan tetapi, kalau terjadi keterlambatan COD, maka badan usaha yang membangun pembangkit listrik akan mendapat penalti,” Agoes menegaskan.

Coffee morning rutin diselenggarakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan untuk menginformasikan kebijakan atau peraturan terbaru di sektor ketenagalistrikan. Selain Permen ESDM 10/2017, dalam acara yang berlangsung di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan pagi ini juga dibahas mengenai dua Permen lainnya yakni Permen ESDM 11/2017 dan Permen ESDM 12/2017. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan