PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

06 Februari 2017

Ini Penjelasan Aturan Penyediaan Tenaga Listrik dari EBT

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait Penyediaan Tenaga Listrik dari Energi Terbarukan.  Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dan Direktur Jenderal Energu Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana pada konferensi pers, Kamis (2/2) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta menjelaskan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk  Penyediaan Tenaga Listrik. Dijelaskan oleh Jarman bahwa Permen ini mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Fotovoltaik, Tenaga Bayu/Angin (PLTB), tenaga Air (PLTA), Biomassa (PLTBm), Biogas (PLTBg), Sampah Kota (PLTSa), dan panas bumi (PLTP).

Dalam Permen ini, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem portofolio atau pelelangan. Selanjutnya pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. “Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas s.d. 10 MW secara terus menerus (must run),” ungkap Jarman.

Pembelian Listrik Dari PLTS Dan PLTB   dilakukan oleh PLN dalam hal sistem kelistrikan setempat dapat menerima pasokan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi sinar matahari. Pembelian listrik dari PLTS dan PLTB ini dimaksudkan untuk menurunkan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat atau memenuhi kebutuhan tenaga listrik di lokasi yang tidak ada sumber energi primer lain. “Pembelian dilakukan melalui sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ada di RUPTL dengan minimum total paket yang ditawarkan adalah sebesar 15 MW dan lokasi pemasangan dapat tersebar dibeberapa lokasi,” jelas Jarman.

Untuk daerah yang BPP pembangkit sistem kelistrikannya di atas rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian listrik adalah paling tinggi 85% dari BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. Sedangkan jika BPP pembangkit sistem kelistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian listrik adalah sama dengan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. Jarman menambahkan, BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai harga pembelian listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN.

Pembelian listrik dari pembangkit tenaga air seperti PLTA atau PLTMH dilakukan menggunakan harga patokan atau  pemilihan langsung. Pembangkit dengan kapasitas maksimal 10 MW, harus mampu beroperasi dengan faktor kapasitas minimal 65%. Sedangkan yang berkapasitas lebih besar dari 10 MW, maka faktor kapasitasnya tergantung kebutuhan sistem. Harga patokan untuk BPP pembangkit yang sistem kelistrikan setempatnya di atas rata-rata BPP pembangkit nasional, harga pembelian listriknya paling tinggi 85% dari BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. Sedangkan jika BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian listrik adalah sama dengan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat.

Dijelaskan Jarman, BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai dasar harga patokan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN. “Pembelian listrik dari hidro menggunakan skema Build Own Operate Trasfer (BOOT),” jelas Jarman. Pembangunan jaringan listrik untuk evakuasi daya dari hidro ke titik sambung PLN dapat dilakukan PPL berdasarkan mekanisme business to business.

Pembelian listrik dari  PLTBm/PLTBg dengan kapasitas maksimal 10 MW menggunakan harga patokan,  sedangkan yang lebih dari 10 MW menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTBm/PLTBg diatur untuk sistem kelistrikan yang BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempatnya di atas rata-rata BPP pembangkit nasional maka harga pembelian listrik paling tinggi 85% dari BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. Sedangkan jika BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian listrik adalah sama dengan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat.

Dijelaskan Jarman, BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai dasar harga patokan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN. Selanjutnya dalam Permen ini dijelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik untuk evakuasi daya dari PLTBm/PLTBg ke titik sambung PLN dapat dilakukan PPL berdasarkan mekanisme business to business.

Terkait pembelian listrik dari PLTSa, PT PLN wajib membeli listrik dari PLTSa dalam rangka membantu pemerintah dan /atau pemerintah daerah dalam mengatasi atau menangani persoalan sampah kota. PLTSa dapat menggunakan teknologi pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi thermochemical.

Sesuai Permen ini, pengembang PLTSa dapat diberikan fasilitas berupa insentif yang akan diatur dalam peraturan tersendiri. “Pembelian listrik dari PLTSa dilakukan menggunakan harga patokan,” jelas Jarman. Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional,harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTSa paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Sedangkan BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem ketenagalistrikan setempat lainnya sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai harga patokan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN.

Pembelian listrik untuk PLTP hanya dapat dilakukan oleh PLN kepada pengembang pembangkit listrik (PPL) yang memiliki wilayah kerja panas bumi sesuai dengan cadangan  terbukti setelah ekplorasi. Sesuai Permen ini, Pembelian listrik dari PLTP dilakukan menggunakan harga patokan. Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTP paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Sedangkan dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem ketenagalistrikan setempat lainnya, harga pembelian tenaga listrik dari PLTP ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pembangunan jaringan listrik untuk evakuasi daya dari PLTP ke titik sambung PLN dapat dilakukan PPL berdasarkan mekanisme business to business. Terakhir Jarman menjelaskan bahwa sesuai Permen ini, pembelian listrik dari PLTP menggunakan skema BOOT, yaitu pembangkit yang selesai beroperasi wajib diserahkan ke negara. "Ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) adanya penguasaan negara. Maka, diakhir masa kontrak harus ditransfer. Karena itu semua jenis kontrak BOOT," kata Jarman.

Terkait aturan-aturan pembangkit EBT lainya, Rida Mulyana menyampaikan bahwa aturan  yang tidak bertentangan dengan permen ini dinyatakan masih berlaku. Sedangkan harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik untuk PLTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan