PENGUMUMAN

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1772 k/20/MEM/2018 tentang Besaran Biaya Pokok Pembangkitan PT PLN (Persero) tahun 2017 dapat diunduh disini.

04 Februari 2017

Dirjen Ketenagalistrikan Jelaskan Pokok-Pokok Permen ESDM 11/2017

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan sambutan Menteri ESDM pada pembukaan CEO Gathering yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kawasan Kuningan Jakarta, Jumat (3/2). Usai memberikan sambutan, peserta CEO gathering banyak yang menanyakan kebijakan pemerintah terkait harga gas bumi untuk pembangkit listrik. Dalam diskusi yang juga diikuti oleh Dirjen EBTKE Rida Mulyana tersebut, Jarman menjelaskan pokok-pokok yang ada pada Peraturan menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik.

Jarman menyampaikan bahwa Permen 11 tahun 2017 mengatur sisi teknis dan harga gas untuk pembangkit listrik yang bertujuan untuk menjamin kesediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG.  Permen ini disusun dengan maksud untuk pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (wellhead) melalui penunjukan langsung serta untuk memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi Gas bagi pembangkit listrik. “Kita terbitkan peraturan ini biar menjamin gas atau LNG pada harga yang wajar. Jadi dengan cara begini Permen ini nanti kalau kita lihat akan memberikan opsi-opsi supaya harga gas itu bisa di pilih sesuai harga wajar," tutur Jarman.

Terkait pengembangan wellhead, apabila melalui penunjukan langsung maka harga gas maksimal harus ditetapkan sebesar 8% ICP. Adapun jaminan alokasi gas harus sesuai dengan kontrak. Nilai investasi pembangkit juga akan didepresiasi sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, jaminan pengembang dengan Specific Fuel Consumption (SFC) setara minyak solar (HSD) ditetapkan sebesar 0.25 liter / kWH.  Namun, jika harga lebih tinggi dari 8% ICP, maka pengadaannya harus melalui pelelangan umum. Titik penyerahan listrik pun harus pada Gardu Induk (GI) terdekat.

Dalam konferensi pers sehari sebelumnya, Jarman menjelaskan secara detail harga gas dan tarif pipa gas yang diatur dalam peraturan ini.  "Tapi untuk harga gas untuk bukan wellhead, untuk gas pipa. Maka pipa dihitung sesuai keekonomian (tidak perlu eskalasi). Kalau keperluan gasnya 150 mmscfd, maka biaya pipa nya cuma untuk 150 mmscfd. Jadi klo ada pipa 200 mmsfd, yang dihitung hanya keekonomian 150," jelasnya.

Untuk pembangkit listrik di luar Welllhead, jika harga gas lebih tinggi dari 11,5% ICP, PLN atau Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik, dapat menggunakan LNG. Harga LNG ditetapkan sesuai keekonomian dan bersifat tetap (tidak perlu eskalasi) jika didedikasikan untuk listrik, jika sesuai pasar melalui skema Parity to Oil (11,5% ICP) pada harga Freight On Board (FOB), belum termasuk biaya transport.

Apabila harga LNG dalam negeri lebih besar dari 11,5% ICP (Parity to Oil),  maka PLN atau Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik diberi kewenangan untuk mengimpor LNG (sepanjang harganya dibawah 11,5% ICP (landed price). Apabila harga impor LNG lebih besar dari 11,5 % ICP,  PLN atau Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik dapat membeli gas pipa atau LNG dalam negeri dengan harga lebih tinggi dari 11,5 % ICP.  “Jika sudah ada infrastruktur hilir maka harga at plant gate, jika tidak ada maka harga di Hulu dan infrastruktur Hilir disiapkan oleh PLN,” pungkas Jarman. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan