PENGUMUMAN

02 Februari 2017

Wujudkan Energi Berkeadilan, Menteri ESDM Terbitkan Tiga Aturan Ketenagalistrikan

Guna menciptakan iklim investasi ketenagalistrikan yang lebih kondusif, serta mewujudkan energi berkeadilan, pada akhir Januari lalu Menteri Energi daan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menandatangani tiga Peraturan Menteri terbaru Sub Sektor Ketenagalistrikan. Aturan pertama yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Sedangkan aturan kedua dan ketiga yang diterbitkan adalah Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik, dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk  Penyediaan Tenaga Listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dalam konferensi pers di kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Kamis (2/2) mengungkapkan dasar penerbitan Permen ESDM No.10/2017 adalah agar terjadi kesetaraan risiko dalam jual beli listrik antara penjual (IPP) dan pembeli (PLN) khususnya terkait aspek komersial.”Selain itu aturan ini untuk memberikan payung hukum agar pembangkit yang masuk ke sistem wajib memenuhi keandalan sistem yang dipersyaratkan,” ungkap Jarman. Selanjutnya Jarman menyampaikan bahwa Permen Nomor 10/2017 ini mengatur Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk seluruh jenis Pembangkit termasuk panas bumi, PLTA dan PLT Biomass. Namun untuk pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang intermiten dan Hidro dibawah 10 MW, diatur dalam peraturan tersendiri.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Permen ini antara lain jangka waktu PJBL, hak dan kewajiban penjual dan pembeli (alokasi risiko), jaminan, komisioning dan COD, pasokan bahan bakar, transaksi, penalti terhadap kinerja pembangkit, pengakhiran PJBL, pengalihan hak, persyaratan penyesuaian harga, penyelesaian perselisihan, dan keadaan kahar (force majeur).

Selanjutnya Jarman menjelaskan tentang Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik. “Pokok-pokok yang diatur dalam Permen 11 ini adalah dari sisi teknis dan harga gas untuk pembangkit listrik,” ungkap Jarman. Aturan ini menurutnya bertujuan untuk menjamin kesediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG. Selain itu, terbitnya aturan ini bertujuan untuk mengembangkan pembangkit listrik di mulut sumur (wellhead) melalui penunjukan langsung, serta memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi Gas bagi pembangkit listrik. Kebijakan baru terkait gas untuk pembangkit listrik yang diatur dalam Permen ini antara lain pengembanganan pembangkit listrik di mulut sumur (wellhead), serta harga gas dan tarif pipa gas.

Peraturan ketiga yang diluncurkan adalah Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk  Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam Permen ini, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem portofolio atau pelelangan. Selanjutnya pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung. “Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas s.d. 10 MW secara terus menerus (must run),” ungkap Jarman.

Ketiga aturan ini akan disosialisasikan dalam Coffee Morning bersama para pemangku kepentingan Subsektor Ketenagalistrikan, Jumat (10/2). Selain presentasi tentang ketiga peraturan tersebut, coffee morning juga mengundang Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan