PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

30 Januari 2017

IUPTLS Dapat Terbit Tiga Jam

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (UPTLS) masuk dalam Layanan Cepat Perizinan 3 jam yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (BKPM) Ignasius Jonan dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong pada Senin (30/1) meluncurkan Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 jam terkait infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM3J). Peluncuran dilaksanakan di kantor PTSP Pusat BKPM Jakarta yang dihadiri oleh para pelaku perizinan di sektor ESDM.

Layanan Cepat Perizinan 3 jam yang dilaksanakan oleh PTSP BKPM merupakan terobosan dan inovasi layanan investasi dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investor. Inovasi layanan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target investasi sektor ESDM yang pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 43 miliar dolar AS atau Rp. 568 triliun.  “Dengan program ESDM3J ini, kami harap target investasi tahun 2017 dapat tercapai,” tutur Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam konferensi pers peluncuran ESDM3J tersebut. Pada tahun anggaran 2016, realisasi investasi di sektor ESDM mencapai Rp 347,854 triliun atau setara dengan 26,758 miliar dolar AS.

Sementara Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa peluncuran layanan investasi 3 jam sektor ini merupakan bagian dari rangkaian pengembangan inovasi Pemerintah untuk meningkatkan layanan terhadap investor yang telah/akan menanamkan modalnya di Indonesia. Layanan ini juga menjadi suatu bentuk sinergi dan dukungan positif dari Kementerian ESDM terhadap upaya pengembangan layanan di PTSP PUSAT. “Ini tentu merupakan salah satu contoh sinergi antar instansi yang positif dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” lanjutnya.

Lebih lanjut Thomas mengemukakan bahwa layanan investasi 3 jam sektor ESDM di PTSP Pusat BKPM akan dilaksanakan dengan mekanisme Hadir, Serahkan, Tunggu, dan Terima, dengan jumlah perizinan yang dapat diproses adalah sebanyak 9 jenis izin, terdiri atas 1 jenis izin kegiatan listrik dan 8 jenis kegiatan migas. Arti ‘hadir’ adalah pimpinan perusahaan yang akan memanfaatkan layanan ESDM3J wajib hadir langsung di PTSP PUSAT. ‘Serahkan’ berarti menyerahkan semua persyaratan sesuaikan dengan permohonan yang diajukan (persyaratan permohonan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2016). Selanjutnya ‘Tunggu’ berarti menunggu di area lounge prioritas yang telah disiapkan, selama proses penyusunan produk perizinan sesuai yang dimohonkan. ‘Terima’ berarti menerima produk yang dimohonkan dalam jangka waktu paling lama 3 jam.

Untuk peningkatan perizinan di sektor ESDM, Jonan menyarankan agar BKPM membuat standart operation procedure (SOP) pelayanan perijinan yang cepat berbasis web serta melibatkan stakeholder terkait dalam penyusunannya. “Saran saya di BKPM dibentuk tim kecil yang memasukkan juga stakeholdernya dari industry agar dapat memberikan masukkan SOP sebenarnya yang diharapkan itu seperti apa, karena banyak dari kita yang tidak pernah menjadi usahawan,” jelas Jonan.

Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha ketenagalistrikan dari Direktorat jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM ke PTSP BKPM diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 35 tahun 2014. Dalam aturan tersebut, kewenangan pemberian izin usaha yang didelegasikan antara lain: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Penetapan Wilayah Usaha, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika, Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi, Izin Panas Bumi, Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi, serta Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan