PENGUMUMAN

27 Januari 2017

Pemerintah Siapkan Tiga Aturan Perkuat Iklim Investasi Ketenagalistrikan

Pemerintah terus berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang baik di sektor kelistrikan. Untuk itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan beberapa aturan yang akan meningkatkan investasi sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah di sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono dalam diskusi panel Indonesia Energy Roadmap 2017-2025 yang diselenggarakan di Graha CIMB Niaga Jakarta, Rabu (25/1) sore.

Agoes menyebutkan, tiga aturan terbaru yang tengah disiapkan untuk meningkatkan iklim investasi ketenagalistrikan adalah rancangan peraturan Menteri ESDM Tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, serta Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan-aturan ini diterbitkan untuk lebih meningkatkan investasi serta mewujudkan harga yang wajar dalam jual beli tenaga listrik. Aturan mengenai listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) misalnya, disusun dengan formula tertentu agar EBT tetap dapat dikembangkan namun dengan harga yang rasional. Menteri ESDM telah menyampaikan bahwa Energi terbarukan harus tetap dikembangkan namun dengan harga yang wajar,” jelas Agoes.  

Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam pembukaan diskusi menyampaikan bahwa hal yang paling penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah tetap mengutamakan kewajaran harga dan efisiensi. Jonan berkomitmen akan terus membuat kewajaran harga demi menciptakan efisiensi. “Tugas Pemerintah itu adalah membuat kewajaran harga baik untuk konsumen  maupun untuk produsen,” ungkap Jonan.

 Selain menyiapkan aturan mengenai tiga hal penting dalam mengelola ketenagalistrikan tersebut, Agoes menyatakan bahwa Kementerian ESDM berkomitmen mengimplementasikan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2016. Permen ESDM yang diterbitkan pada akhir tahun 2016 ini mengatur tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Agoes menyampaikan bahwa peraturan menteri ini dibuat untuk mempercepat akses masyarakat yang belum mendapat listrik, khususnya di Indonesia timur.

Terkait kondisi kelistrikan untuk daerah-daerah terpencil, data Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi nasional berada pada angka 91,16% pada tahun 2016. Data tersebut juga menunjukkan bahwa masih ada dua provinsi yaitu NTT and Papua yang memiliki rasio elektrifikasi yang lebih kecil dari 70%. Sementara target rasio elektrifikasi yang ingin dicapai adalah  97,35% pada tahun 2019.

Melalui Permen ESDM nomor 38/2016,  partisipasi  BUMD, swasta, dan koperasi akan didorong oleh Pemerintah dengan penyediaan insentif . Dalam aturan tersebut juga dibuat aturan mengenai tarif listrik dalam pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil. Agoes mnyampaikan bahwa ada skema subsidi untuk masyarakat tidak mampu seperti yang berlaku pada tarif listrik PT PLN (Persero). Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa pemerntah selalu hadir dalam pembangunan ketenagalistrikan. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan