PENGUMUMAN

18 Januari 2017

Pemerintah Targetkan 2.500 Desa Terlistriki di tahun 2019

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan sekitar 2.500 desa dapat terlistriki pada akhir tahun 2019. Untuk mewujudkan target tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.  Aturan yang diluncurkan oleh Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar pada coffee morning, Senin (16/1) di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kuningan ini memberikan kesempatan pada pelaku usaha kesempatan bagi Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Koperasi yang berusaha di bidang ketenaglistrikan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur PLN.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah melistriki 2.500 desa tersebut merupakan perwujudan nawa cita. Dua cita yang Hendak diwujudkan adalah ‘Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan membangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim’ (Cita pertama) serta ‘membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’ (Cita ketiga).

Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, masih terdapat sekitar 2.519 Desa di Indonesia yang sama sekali belum menikmati akses tenaga listrik. Dari jumlah 2.519 Desa belum berlistrik pada tahun 2014, pada tahun 2015 baru 9 Desa yang telah mendapat energi listrik melalui Program Listrik Perdesaan dan pembangunan melalui pembangkit EBTKE. Sedangkan dalam perencanaan PT PLN (Persero) sampai dengan tahun 2019, baru sekitar 504 Desa yang telah masuk ke dalam perencanaan melalui kegiatan listrik perdesaan. Hal inilah yang mendasari diterbitkannya Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 ini. “Dari 2.500 desa yang akan dibangun tersebut, sekitar 2.000 desa berada di Papua,” ungkap Alihuddin.

Aturan ini mengatur beberapa hal seperti Mekanisme Penetapan Wilayah Usaha (Pasal 6 s/d Pasal 7), Pengadaan Badan Usaha oleh Pemerintah Daerah  (Pasal 8), Penugasan Menteri Kepada Badan Usaha (Pasal 10), Hak dan Kewajiban Badan Usaha (Pasal 14 s/d Pasal 18), Penetapan Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi (Pasal 19 s/d Pasal 21), Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 22), serta Sanksi Administratif (Pasal 23). (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan