PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

17 Januari 2017

Soal Putusan MK, Peran Negara Tetap Eksis

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mengkontruksi norma baru dalam sistem hukum ketenagalistrikan. Demikian disampaikan oleh Andi Syafrani selaku advokat dan pemerhati hukum dalam paparannya pada acara coffee morning di Ditjen Ketenagalistrikan (16/01).

Terkait dengan peran swasta, Andi menyampaikan MK menegaskan peran swasta tetap sesuai dengan konstitusi dalam kaitannya dengan pengelolaan hal-hal yang bersifat publik seperti listrik. Menurutnya, justru di sini mereka tetap wajib berpartisipasi, yang penting peran negara tetap eksis.

“Situasi hukum yang diberikan MK sudah memberikan kepastian hukum, kalau kaitannya dengan pertanyaan bagaimana peran swasta di dalam mengelola ketenagalistrikan. Norma Pasal 11 (UU 30/2009) tetap dinyatakan konstitusional,” Andi menegaskan.

Sebagaimana diketahui, saat MK mengeluarkan putusan tersebut pada November 2016, respon pun bermunculan di masyarakat.

“Saya agak bingung ketika putusan ini muncul, sepertinya heboh, padahal menurut kita dalam perspektif hukum, ini tidak ada yang aneh. Tidak ada yang baru. Bahkan saya menegaskan ini hanyalah tafsiran yang sifatnya restatement dari putusan MK sebelumnya,” ujar Andi.

Ia menjelaskan, dalam pertimbangan disebutkan bahwa MK menyatakan putusan ini tidak dimaksud untuk menyatakan putusan sebelumnya dicabut. Justru MK menegaskan bahwa putusan ini adalah upaya penegasan terhadap pentingnya pelaksanaan UU Ketenagalistrikan agar tidak keluar dari koridor konstitusi. Andi menyampaikan putusan MK tersebut bersifat syarat. Artinya, bukan putusan yang membuat norma baru.

“Dengan situasi ini pada dasarnya tidak ada norma baru, posisi hukum status quo. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan akibat muculnya putusan ini karena putusan ini sifatnya restatement. MK mengingatkan hati-hati ke depan jangan sampai penerapan UU ini keluar dari koridor konstitusi,” kata Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syahid Jakarta tersebut.

Menurutnya, norma yang ingin ditegaskan oleh MK adalah norma tentang “dikuasai oleh negara” agar jangan sampai aspek pengelolaan ketenagalistrikan keluar dari koridor norma “dikuasai oleh negara”. Frasa “penguasaan negara” ditafsirkan MK mencakup empat aspek, yakni pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Andi menyampaikan peran negara masih eksis sesuai norma tersebut. Ia menyatakan regulasi harus dibuat oleh negara, kewenangan pemberian ijin dan pengaturan wilayah juga harus di tangan negara. Negara juga melakukan aspek pengawasan yang mengawasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan, termasuk pemberian sanksi jika ada yang dilanggar.

“Pertanyaannya, apakah empat aspek ini harus bersifat kumulatif?” tanya Andi.

Sebelumnya, dalam siaran pers yang dilansir dari Kementerian ESDM pada Desember 2016, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko, menyampaikan bahwa peran negara masih kuat.

“Praktiknya kontrol Negara masih kuat. Yaitu adanya kontrol terhadap harga jual dan tarif listrik kepentingan umum. Tarif listrik masih dikontrol oleh Pemerintah dan DPR atau Gubernur dan DPRD,” ungkap Sujatmiko. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan