PENGUMUMAN

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1772 k/20/MEM/2018 tentang Besaran Biaya Pokok Pembangkitan PT PLN (Persero) tahun 2017 dapat diunduh disini.

16 Januari 2017

Wamen ESDM: Pertumbuhan Ekonomi Erat Kaitannya dengan Konsumsi Listrik

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar memberikan sambutan pada acara Coffee Morning yang diselenggarakan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Senin (16/01). Coffee Morning di awal tahun 2017 ini dilakukan sekaligus untuk peluncuran Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang  Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Selain itu, dilakukan juga pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009.

Arcandra mengatakan bahwa elektrifikasi erat kaitannya dengan konsumsi per kapita. Saat ini konsumsi listrik di Indonesia masih 900 kWh per kapita, sementara sebuah negara dikatakan negara maju apabila minimum konsumsi listriknya 4000 kWh per kapita. "Jadi artinya kita perlu usaha empat kali lipat agar kita bisa menuju kepada negara yang maju," tutur Arcandra.

Pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi dengan berapa banyak listrik yang digunakan dalam aktifitas dalam dunia bisnis, industri, manufaktur, dan lainnya. Semakin banyak listrik yang digunakan oleh industri maka hal itu semakin baik karena bekaitan dengan produktifitas. "Apabila industri di suatu negara berjalan dengan baik, maka GDP (Gross Domestic Product) akan naik. GDP naik adalah ukuran tingkat kemakmuran suatu negara, semakin tinggi GDP semakin makmur rakyatnya," Arcandra menambahkan.

Tahun 2015 ada 2.510 desa yang belum terlistriki. Dalam rangka program mengalirkan listrik ke 2.500 desa, PT PLN (persero) hanya mampu mengaliri listrik ke 500 desa. Dengan diluncurkannya Permen Nomor 38 Tahun 2016 diharapkan BUMN, BUMD, koperasi dan dunia usaha bisa berkontribusi mengalirkan listrik ke desa-desa tersebut dengan menjadi IPP (Independent Power Producer).

"Kita berharap Permen 38/2016 bisa dijalankan dengan prinsip least cost, semurah mungkin tapi tidak menyampingkan quality. Kemudian pada hari ini kita akan membahas amar putusan MK, semoga nanti kita dapat pencerahan bagaimana kita dapat menyikapi amar putusan ini,” tutup Arcandra mengakhiri sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia saat ini adalah 91,1%. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, diharapkan pada tahun 2019 rasio elektrifikasi bisa meningkat hingga 97%. Hingga nanti tahun 2025 diharapkan Indonesia sudah 100% teraliri listrik hingga ke pelosok-pelosok daerah. (UH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan