PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

30 November 2016

Dukung Program 35.000 MW, Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan Lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Ditingkatkan

Tenaga kerja yang kompeten di subsektor ketenagalistrikan sangat dibutuhkan, terlebih dengan adanya Program 35.000 MW serta pembangunan transmisi dan jaringan distribusi. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan melakukan berbagai terobosan. Salah satunya adalah dengan menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK).

“Kita memanfaatkan sebanyak mungkin semua unsur yang ada di negara kita termasuk BLK. Diharapkan semua lulusan BLK di subsektor ketenagalistrikan bisa langsung bekerja di lapangan karena dia mempunyai kompetensi,” ujar Jarman saat membuka Forum Konsensus Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 2016 di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Rabu ini (30/11).

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ditjen  Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Khairul Anwar berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja bidang ketenagalistrikan bagi peserta pelatihan kerja di BLK. Penandatanganan ini disaksikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin.

Peserta pendidikan di BLK nantinya akan dites kemampuannya oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Begitu mereka lulus, LSK atau LSP akan meregister yang bersangkutan di database di Ditjen Ketenagalistrikan. Jarman melanjutkan, saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibuka, maka tenaga asing yang masuk ke Indonesia harus diharmonisasi dengan standar yang ada dan harus diregister juga.

“Beberapa tenaga asing yang sudah minta untuk mendapatkan pekerjaan, diberi  persyaratan mereka harus mengurus sertifikat kompetensi dalam tempo tiga bulan. Tujuannya supaya tenaga kerja asing yang masuk itu bukan tenaga kerja tanpa kompetensi,” Jarman menegaskan.

Sebelumnya, pada 30 September 2016, Ditjen Ketenagalistrikan juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud tentang Peningkatan Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan pada Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan perjanjian kerjasama tersebut, seluruh lulusan SMK yang telah melalui ujian, nantinya bisa memperoleh sertifikasi kompetensi level 1 atau 2 tergantung kemampuan.

“Sebagai tindak lanjut, diharapkan tahun ini paling tidak ada 200 lulusan SMK dapat sertifikat. Tahun depan diharapkan 850 lulusan sudah dapat kompetensi. Dengan cara seperti ini maka lulusan SMK dan BLK bisa langsung bekerja karena punya kompetensi,” Jarman menambahkan.

Jarman mengungkapkan saat ini Ditjen Ketenagalistrikan tengah mempersiapkan kerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menyiapkan vokasional yang mencakup jenjang pendidian D1 sampai D4. Jarman berharap upaya-upaya yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja dengan kompetensi yang sangat diperlukan dalam pembangunan, terutama di subsektor ketenagalistrikan. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan