PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

24 November 2016

Menteri ESDM Tengah Siapkan Aturan Untuk Melistriki 2.510 Desa

Untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi, khususnya melistriki 2.510 desa yang belum mendapat listrik, Menteri ESDM Ignasius Jonan tengah menyiapkan Peraturan Menteri ESDM tentang Percepatan Elektrifikasi melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Jonan menyatakan bahwa untuk melistriki desa-desa tersebut, kemampuan pendanaan PLN saja tidak cukup sehingga memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta, badan usaha milik daerah, atau koperasi dan badan usaha milik negara lainnya untuk menyediakan tenaga listrik off-grid dengan sistem distribusi terintegrasi, khususnya di daerah perdesaan yang belum berkembang, terpencil, perbatasan, dan yang berlokasi di pulau kecil. Hal tersebut disampaikan Jonan pada konferensi pers, Rabu (23/11) malam. Konferensi pers sendiri terkait pemberlakukan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pembangunan kilang minyak dalam negeri oleh badan usaha swasta, serta harga gas bagi 3 sektor industri.

Dalam konsep Permen ESDM tersebut disebutkan bahwa dari 2.510 desa yang belum mendapat listrik sama sekali, dan 2.373 desa diantaranya berada di Pulau Papua dengan rincian 2.111 desa di Provinsi Papua dan 262 desa di Provinsi Papua Barat. “Kita sedang menyiapkan aturannya, jaringan listrik yang dibutuhkan tidak perlu transmisi tegangan tinggi, cukup tegangan menengah dan sedang,” kata Jonan.

Dasar hukum yang digunakan dalam rancangan Permen ESDM ini adalah UU 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) dan PP 14 Tahun 2012 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 9 ayat (3). Skema yang diberlakukan untuk melistriki desa-desa tersebut sesuai dengan Permen ESDM nomor 07 Tahun 2016 Jo Permen ESDM nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.08/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

Melalui Permen ESDM untuk melistriki desa-desa ini, pemerintah  memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi berbadan hukum Indonesia yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Melalui Permen ESDM ini nanti, Badan usaha berkewajiban mengoptimalkan penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan setempat dan dapat diberikan insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Energi yang digunakan harus tepat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” tegas Jonan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dalam konferensi pers tersebut memberikan contoh bagaimana suatu perusahaan daerah di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mampu melistriki daerahnya sendiri dengan penetapan wilayah usaha tenaga listrik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perusahaan Daerah tersebut menurut Jarman dapat melistriki tiga kecamatan dengan total pelanggan sebanyak enam ribu orang. Jarman berharap penetapan wilayah usaha dapat ditiru oleh daerah-daerah lain namun harus memperhatikan potensi energi setempat. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan