PENGUMUMAN

18 November 2016

PLN Jelaskan Proses Pemilahan Pelanggan 900 VA yang Layak Dapatkan Subsidi

Mulai awal tahun 2017, pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran kepada pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan daya 900 VA. PLN melakukan proses pemilahan pelanggan 900 VA untuk menentukan pelanggan yang layak mendapatkan subsidi. Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun dalam coffee morning di Ditjen Ketenagalistrikan (18/11) menyampaikan proses pemilahan tersebut.

“Pada Desember 2015, PLN menerima Data Terpadu dari TNP2K sebanyak 4.152.714 rumah tangga daya 900 VA,” ujar Benny. Data Terpadu yang dimaksud adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh kelompok kerja dengan anggota dari Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“PLN kemudian melakukan pemilahan Data Terpadu TNP2K sesuai dengan wilayah unit kerja PLN mulai Januari 2016,” Benny melanjutkan. Data Terpadu dipilah dan disitribusikan berdasarkan wilayah kerja unit PLN, per provinsi hingga per desa/kelurahan. Setelah itu, PLN melakukan survey langsung pemadanan data ke alamat yang terdaftar di Data Terpadu TNP2K.

“PLN mencocokkan data TNP2K dengan data PLN. Mereka yang dapat subsidi harus dicek. Tidak bisa cek di atas meja, di komputer. Mau tidak mau harus datang ke lapangan,” ungkap Benny. Dalam proses yang berlangsung selama tiga bulan dari Januari hingga Maret 2016 ini, PLN melakukan survey ke alamat sesuai Data Terpadu dan mencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Terpadu dengan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk rumah tangga tersebut. PLN kemudian mencatat ID pelanggan PLN rumah tangga tersebut.

Dari hasil pencocokan 4.152.714 rumah tangga, yang masuk tanggung jawab PLN ada 4.139.383 sementara sisanya masuk ke anak perusahaan PLN di Batam dan Tarakan. Benny menjelaskan, “Dari jumlah 4.139.383 yang masuk tanggung jawab PLN, sebanyak 192.521 tidak ditemukan dan yang teridentifikasi 3.942.862 rumah tangga. Maksudnya tidak ditemukan itu terkadang alamat ditemukan, namun orangnya tidak ada atau tidak bisa menunjukkan NIK. Kalau yang terindentifikasi maksudnya bisa kami datangi dan ketemu dengan orangnya.”

Benny menyampaikan, dari jumlah yang teridentifikasi tersebut, hanya 2.895.073 rumah tangga dengan daya 900 VA yang sesuai kriteria untuk mendapatkan subsidi. Sementara itu, ada 1.047.789 rumah tangga yang di luar 900 VA. Mereka ini ada yang menggunakan daya 450 VA dan daya di atas 900 VA. Benny tidak memungkiri adanya masyarakat tidak mampu yang menggunakan daya di atas 900 VA. “Mereka biasanya menempati rumah milik tuannya yang tinggal di kota,” Benny mencontohkan.

Ia menegaskan bahwa rumah tangga 450 VA otomatis bersubsidi, namun rumah tangga tidak mampu yang menggunakan daya di atas 900 VA tidak mendapat subsidi. “Kalau mereka tetap mau bersubsidi, boleh kami berikan dengan syarat turun daya ke 900 VA atau 450 VA,” ungkap Benny.

Benny kemudian menjelaskan mekanisme pengaduan penerapan subsidi listrik tepat sasaran. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum menerima subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui desa atau kelurahan. Mengantisipasi hal tersebut, dibentuk Posko Pengaduan yang melibatkan jajaran aparatur pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan dan desa untuk menampung pengaduan. Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, dibentuk Tim Ad-hoc lintas instansi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K, dan PLN.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K Ruddy Gobel menyampaikan bahwa kelompok masyarakat yang mampu telah menikmati subsidi listrik lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

“Ini salah salah satu alasan kenapa harus me-reform (kebijakan subsidi) ini. Selain memberikan ruang kepada fiskal kita supaya kita bisa membangun infrastruktur listrik dan lainnya lebih baik, tapi yang lebih penting adalah keadilan. Keadilan buat masyarakat; bahwa masyarakat miskin perlu mendapat perhatian lebih,” ujar Ruddy.

Direktur Eksekutif Bank Indonesia Juda Agung yang juga menyampaikan paparan dalam coffee morning memperkirakan dampak kebijakan subsidi listrik tepat sasaran terhadap inflasi 2017 sebesar 0,95%. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan