PENGUMUMAN

18 November 2016

Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran Daya 900 VA

Dasar hukum penerapan pemberian subsidi listrik dari pemerintah kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kedua undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah beserta pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Selama ini pemerintah menentukan tarif listrik dan mekanisme pemberian subsidi listrik melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengadakan rapat kerja dengan komisi VII DPR RI pada tanggal 22 September 2016 untuk membahas perihal subsidi listrik, dan dari hasil rapat tersebut disetujui bahwa untuk listrik 900 VA golongan rumah tangga mampu tidak lagi diberikan subsidi.

"Pencabutan subsidi kepada golongan rumah tangga 900 VA tentunya harus didukung dengan data yang akurat. Data ini adalah data yang diberikan oleh PLN, TNP2K dan Kemensos," ujar Satya Zulfanitra, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam acara Coffee Morning yang digelar di Jakarta (18/11). PT. PLN (Persero) dan Tim Nasional Percepatan Penggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun lalu sudah melakukan pendataan terhadap pelanggan PLN. Pelanggan PLN tersebut dicacah dan disisir lagi oleh PLN untuk dipilih mana yang benar-benar membutuhkan subsidi dan mana yang sudah tidak membutuhkan subsidi. Data menunjukkan di Indonesia ada sebanyak 23 juta pelanggan rumah tangga 900 VA. Dari seluruh pelanggan rumah tangga 900 VA tersebut sebagiannya akan melakukan migrasi dari listrik subsidi ke golongan listrik yang nonsubsidi.

Satya menjelaskan implementasi penyesuaian kenaikan tarif listrik nonsubsidi yang akan dilakukan mulai tahun depan. "Mungkin mereka perbulannya membayar Rp74.000 (Desember 2016), jadi kita naikkan bertahap misalnya bulan Januari-Februari membayar listrik Rp98.000, dan nanti Rp130.000 (Maret-April), dan bulan Mei Juni akan sekitar Rp180.000, nah kenaikannya itu akan kita laksanakan bertahap supaya tidak langsung naik dari Rp74.000 ke Rp180.000, tinggi sekali," pungkas Satya. Skenario kenaikan secara bertahap ini dibuat agar masyarakat bisa mempertahankan nilai keekonomiannya.

Untuk kedepannya apabila ada masyarakat yang merasa dirinya kurang mampu dan berhak mendapatkan subsidi listrik, yang bersangkutan bisa melaporkan dengan mengisi formulir melalui kantor desa dan kelurahan setempat untuk selanjutnya diteruskan ke kantor kecamatan dan kabupaten. Oleh kecamatan dan kabupaten, laporan tersebut diteruskan ke posko pusat. Posko pusat yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K dan PT. PLN (Persero) akan melakukan verifikasi dan penanganan terhadap pelaporan tersebut. Jadi tim inilah yang nantinya akan menentukan mana yang bisa masuk kedalam golongan subsidi dan nonsubsidi. (UH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan