PENGUMUMAN

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1772 k/20/MEM/2018 tentang Besaran Biaya Pokok Pembangkitan PT PLN (Persero) tahun 2017 dapat diunduh disini.

10 November 2016

Peluang Investasi Ketenagalistrikan Masih Besar

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul menghadiri acara Regional Governments Conference on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development di Jakarta Convention Center, Kamis (10/11). Ali hadir mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dalam mengisi seminar dengan tema Ensuring a Sustainable Energy Supply With a Managed Environmental Impact. Acara ini diikuti oleh calon-calon investor baik dari dalam dan luar negeri yang tertarik berinvestasi di bidang energi khususnya bidang ketenagalistrikan di Indonesia.

Menurut Ali, infrastruktur suatu negara dimanapun negara itu berada merupakan tanggung jawab dari pemerintah negara itu sendiri. Tugas pemerintah dalam membangun infrastruktur negara tentunya sangat membutuhkan bantuan dari pihak swasta dengan didasari regulasi dari pemerintah. Tugas pemerintah yang cukup berat dalam membangun infrastruktur tersebut akan berjalan lebih baik dan lancar apabila pihak BUMN, pihak swasta, dan masyarakat ikut mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah.

Hampir 90% bidang ketenagalistrikan di Indonesia dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Akan tetapi tidak semua proyek ketenagalistrikan di Indonesia dijalankan oleh PLN, maka pemerintah memberikan peluang kepada badan usaha dan pihak swasta untuk mengembangkan ketenagalistrikan. "Peluang investasi masih besar, sangat besar. Indonesia membutuhkan partisipasi swasta, partisipasi investor di dalam membangun fasilitas penyediaan tenaga listrik di Indonesia," ujar Ali. Menurut Ali, investasi di bidang ketenagalistrikan tidak hanya di bidang pembangkit listrik, tapi juga jaringan listrik dan juga infrastruktur penunjang listrik yang lain.

Ali menyebutkan bahwa listrik adalah sebuah lokomotif pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perkembangan ekonomi suatu daerah sangat tergantung pada ketersediaan listrik di daerah tersebut. Jadi apabila ketersediaan listrik di suatu daerah terbatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga kecil. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia terus berjuang mengejar target agar tidak ada lagi defisit listrik dan penyebaran listrik secara merata di seluruh Indonesia.

Program listrik pemerintah tidak boleh terlambat karena apabila terlambat maka menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Semua hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program listrik saat ini harus diminimalisir agar program listrik bisa berjalan dengan baik. Dalam menghadapi masalah pendanaan dari mitra yang membangun pembangkit, pemerintah menyerahkan kepada PLN agar berhati-hati dalam memilih mitra. "Hati-hati diperlukan tapi tidak lambat, tidak boleh memperlambat," pungkas Ali. (UH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan