PENGUMUMAN

27 Oktober 2016

Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Penandatangan Kontrak Pembangunan PLTU Bengkuu

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, Kamis (27/10) petang menghadiri penandatanganan Facility Arrangement on Financial Closing antara PT. Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) dengan the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) dan the Export Import Bank of China (CEXIM).Dalam waktu yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Kontrak EPC (Engineering, Procurement and Construction) antara PT. TLB dengan the Sinohydro Corporation Limited. Acara penandatanganan ini digelar di The Dharmawangsa, Jakarta.

Dalam sambutan pembukaan, Presiden Komisaris PT. TLB Petrus Halim menyampaikan bahwa penandatangan kesepakatan yang dilangsungkan ditengah cuaca hujan yang sedang terjadi merupakan pertanda baik bagi masyarakat Tiongkok. Petrus mengharapkan kerjasama ini dapat bermanfaat bagi semua pihak antara masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan investor.  Petrus menggarisbawahi bahwa peningkatan akses tenaga listrik bagi masyarakat akan berdampak bagi pengentasan kemiskinan dan mengembangkan ekonomi lokal. “Wise man say, start doing everything by the final design on your mind”, tukasnya di akhir sambutan.

Selanjutnya Chairman pf Power China Resources, Sheng Yuming, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan fasilitasi Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah sehingga proyek ini memasuki tahapan penting dalam realisasi konstruksi. Sheng mengharapkan dalam tiga tahun, PLTU Bengkulu dapat beroperasi komersial.

Direktur PLN Regional Sumatera, Amir Rosidin, awalnya pesimis proyek akan berjalan karena delapan bulan tidak ada aktivitas seusai penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA), namun Amir terkejut sekaligus senang karena dalam satu bulan setelahnya kegiatan tindak lanjut PPA dapat dilaksanakan. Amir mengapresiasi dukungan penuh Gubernur Provinsi Bengkulu yang menujukkan kepeminpinan dalam mewujudkan terwujudnya proyek. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah daerah Bengkulu diantaranya adalah mempercepat penuntasan ijin AMDAL, akuisisi lahan dan hal-hal terkait lainnya. “Arahan Presiden Joko Widodo untuk penuntasan proyek pada tahun 2019 meskipun sesuai kontrak baru bisa beroperasi tahun 2020”, papar Amir. Ia juga mengutip pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wamen ESDM Archandra Tahar bahwa penalti yang akan dikenakan atas wanprestasi waktu dan kualitas akan sangat besar, sehingga proyek harus terbangun sebagaimana direncanakan.

Jarman menyampaikan apresiasi kepada TLB yang berhasil melangkah masuk ke tahapan yang biasanya sulit bagi pengembang, yaitu Financial Closing, karena tahap inilah penentuan lanjut atau berhentinya suatu proyek infrastruktur, dan banyak pengembang gagal di tahapan ini. Jarman mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya berarti peningkatan kapasitas, namun lebih dilihat sebagai pemerataan akses tenaga listrik dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal dan mendukung kestabilan sistem tenaga listrik di Sumatera. “Peran Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya Gubernur Bengkulu sangat mempengaruhi dan mempercepat proses persiapan hingga di tahapan ini,” ungkap Jarman.

Menutup sambutannya, Jarman mengacu pada laporan Bank Dunia atas peningkatan signifikan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis. “Pemerintah Indonesia terus berusaha memperbaiki peraturan dan kebijakan, masih banyak ruang untuk perbaikan dan peningkatan agar iklim investasi dapat meningkat,” tutupnya.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dalam sambutannya mengingat sulitnya bisnis tenaga listrik 25 tahun lalu. Saat terpilih sebagai Gubernur Bengkulu, Ridwan berkomitmen tidak akan terjadi kesulitan dan hambatan dalam berbisnis di Bengkulu, khususnya pengembangan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah daerah. Hal pertama yang dilakukannya adalah menemui pengembang TLB yang baru saja menandatangani PPA dan menanyakan hambatan yang dihadapi dan dikhawatirkan oleh TLB. Preskom TLB selajutnya memaparkan sejumlah permasalahan yang dihadapi, diantaranya akuisisi lahan, AMDAL, dan perijinan. Ridwan dalan kapasitasnya sebagai Gubernur menjelaskan bahwa ia telah mengambil peran aktif menyelesaikan hambatan yang dihadapi TLB.

Ridwan membagi pengalaman mengubah Pergub tahun 1985 tentang ganti rugi dan diselesaikan dalam kurun waktu 1x24 jam, yaitu dengan membandingkan Pergub semua provinsi tetangga Bengkulu. Ia lalu membuat matriks perbandingan dan mengambil contoh Pergub yang paling konservatif sehingga Pergub Bengkulu tersebut bisa selesai. “Saya akan mengawal proyek ini sampai terwujud di tahun 2019”, ujarnya berkomitmen. (RBS)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan