PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

17 Oktober 2016

Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan TKDN

Kepercayaan terhadap industri permesinan dalam negeri semakin tinggi, khususnya dalam pelaksanaan Program 35.000 MW. Demikian dituturkan Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Industri - Kementerian Perindustrian, Dyah Winarni Poedjiwati. Dyah menyampaikan hal tersebut saat membuka Pameran Kelistrikan dan Simposium Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2016 yang diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel Jakarta (13/10).

“Kami merasakan besarnya harapan pada industri dalam negeri untuk buktikan kemampuan demi tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan yang berkualitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dyah mengatakan Kementerian Perindustrian berupaya meningkatkan peran industri dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Salah satu industri yang diprioritaskan di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional adalah industri pendukung pembangkit energi.

“Industri permesinan dalam negeri telah mampu mendesain dan memproduksi produk-produk pendukung pembangkit listrik seperti turbin, boiler, generator, transformer, kwh meter, kompresor, dan lainnya,” lanjut Dyah.

Topik mengenai peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) memang mengemuka dalam gelaran IBEA 2016. Tumiran yang menjadi ketua dewan juri IBEA 2016 mengharapkan local content di sektor ketenaglistrikan meningkat, termasuk dalam Program 35.000 MW. Senada dengan pernyataan Tumiran, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul juga mendukung peningkatan TKDN dalam sektor ketenagalistrikan.

“Kalau Program 35.000 MW jadi pasar negara lain, kita bisa merugi,” Alihuddin menegaskan.

Selain mengeluarkan peraturan perundang-undangan dengan dasar hukum yang kuat, Dyah mengungkapkan pemerintah juga terus berupaya meningkatkan TKDN dengan sertifikasi TKDN. Itu merupakan verifikasi TKDN yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga mengkampanyekan kecintaan dan kebanggaan masyarakat pada produk dalam negeri. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan audit untuk pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah telah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain menaruh perhatian pada peningkatan TKDN, Kementerian Perindustrian juga sedang berupaya menyebarkan industri ke luar Jawa untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini 70% populasi industi berada di Jawa. Pada tahun 2035, komposisi industri yang di luar Jawa 40% dan Jawa 60%.

“Kami mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk menyediakan pasokan listrik di daerah industri baru di luar Jawa,” pungkasnya. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan