PENGUMUMAN

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1772 k/20/MEM/2018 tentang Besaran Biaya Pokok Pembangkitan PT PLN (Persero) tahun 2017 dapat diunduh disini.

06 Oktober 2016

Pimpinan Ditjen Gatrik dan KPK Urai Persoalan-Persoalan di Bidang Ketenagalistrikan

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dan para Direktur di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Rabu (5/10) menyampaikan berbagai persoalan dan upaya pemecahan masalah sektor ketenagalistrikan di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion ini dimoderatori oleh Dian Patria, Kepala Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN PSDA) KPK.

Dalam sambutannya, Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa FGD ini dilakukan dalam rangka mencari solusi dari compliance permasalahan yang telah di inventarisasi dari hasil Koodinasi dan Supervisi (korsup) yang telah dilaksanakan di 5 Kota beberapa waktu sebelumnya. Koordinasi dan Supervisi KPK sektor energi tahun ini telah dilaksanakan di Pekanbaru, Balikpapan, Mataram, Surabaya dan Padang.

Korsup Sektor Energi sendiri diawali dengan diadakannya rapat koordinasi di KPK pada tanggal 15 Februari 2016 yang di hadiri oleh Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada waktu itu secara bersama berkomitmen untuk melakukan perbaikan penataan pengelolaan energi secara menyeluruh. “Korsup ini sebagai Gerakan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan energi,” ungkap Jarman.

Pembahasan utama dari masing-masing sesi yaitu mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor seperti tumpang tindih lahan, perijinan, lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan dan sebagainya. Serta pemenuhan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban administrasi, keuangan, teknis, sosial, dan lingkungan. Tidak kalah penting beberapa hal yang disampaikan adalah compliance data sektor energi yang harus dipenuhi oleh stakeholder seperti permintaan data yang telah di sampaikan oleh KPK kepada Kementerian ESDM.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alhuddin Sitompul menjelaskan landasan hukum ketenagalistrikan nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya terkait program 35.000 MW. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra dalam kesempatan tersebut menjelaskan upaya-upaya pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan, khususnya terkait beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik dalam pengurusan izin. Beberapa persoalan yang menyangkut izin dan kewenangan pemerintah daerah juga disampaikan sehingga KPK dapat mengetahui persoalan yang ada di lapangan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan aspek-aspek terkait keselamatan ketenagalistrikan. Ia menjelaskan bahwa aspek keselamatan harus dipahami oleh setiap orang khususnya badan usaha ketenagalistrikan. “Instalasi listrik harus aman, dibuktikan dengan memiliki sertifikat laik operasi, pemasangan instalasi  dilaksanakan oleh badan usaha yang bersertifikat, dan dilakukan oleh tenaga kerja yang bersertifikat pula,” ungkap Munir. Acara FGD berlangsung selama kurang lebih tiga jam dan dilanjutkan dengan pembahasan antara KPK dan Ditjen EBTKE. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan