PENGUMUMAN

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1772 k/20/MEM/2018 tentang Besaran Biaya Pokok Pembangkitan PT PLN (Persero) tahun 2017 dapat diunduh disini.

02 Oktober 2016

Pemerintah Dorong Swasta Kembangkan Listrik Perdesaan

Masih ada 2.519 desa yang belum terlistriki di Indonesia. Untuk menerangi ribuan desa tersebut pada tahun 2019 sesuai target Pemerintah, diperlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk dari swasta. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong swasta ikut berpartisipasi untuk kembangkan listrik perdesaan (lisdes). Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dalam seminar Hari Listrik Nasional ke-71 di JCC Jakarta (29/9).

Untuk menarik minat swasta agar berinvestasi kembangkan lisdes, Alihuddin menjelaskan bahwa Pemerintah akan memberikan kemudahan pada swasta salah satunya dengan pemberian subsidi. “Ini masih konsep yang akan kami kembangkan,” ujarnya.

Alihuddin menyampaikan masih ada empat provinsi yang rasio elektrifikasinya di bawah 70%. Keempat provinsi itu adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Untuk Papua bahkan rasio elektrifikasinya baru 45,93%.

“Perlu dukungan dari semua pihak bagaimana ini bisa kita selesaikan, mereka juga saudara kita. Saudara-saudara di ujung Indonesia itu harus kita pikirkan listriknya,” tutur Alihuddin. Ia menekankan sinergi menjadi hal yang penting, “Kalau berpikir sendiri-sendiri, ini tidak akan jadi. Seperti kata Pak Presiden, kita harus berpikir negara.”

Pembangkit untuk lisdes disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan; bisa berupa pembangkit listrik tenaga mikrohidro, minihidro, bayu (angin), matahari, dan lainnya. Lebih lanjut Alihuddin mengungkapkan bahwa total kapasitas terpasang di tahun 2015 adalah sebesar 55.528 MW yang berasal dari PT PLN (persero), independent power producer (IPP), dan private power utility (PPU). Ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Program 35.000 MW yang dicanangkan Presiden untuk percepatan pembangunan ketenagalistrikan merupakan kebutuhan.

“Kita harus pikirkan yang mana yang perlu kita prioritaskan sehingga rencana dilakukan dengan baik. Di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik – red) harus tercermin listrik perdesaan dalam rangka mengembangkan 35.000 MW,” Alihuddin menyampaikan.

PLN tidak lagi menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk lisdes di tahun 2017 mendatang. Meskipun demikian, Alihuddin mengingatkan bahwa PLN harus menjaga janjinya untuk menerangi Indonesia sesuai Visi 75-100 PLN, yakni rasio elektrifkasi 100% pada saat ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan