PENGUMUMAN

30 September 2016

Kebijakan Pemerintah Atasi Kendala Pembebasan Lahan

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengungkapkan setidaknya ada empat kendala dalam percepatan pembangunan ketenagalistrikan, yakni terkait pembebasan lahan, perizinan, perencanaan dan kontraktual.

“Banyak tanah yang belum dibebaskan karena harga tanah jauh di atas harga standar PLN atau appraisal,” Jarman menjelaskan dalam seminar Hari Listrik Nasional ke-71 di JCC Jakarta, Rabu (28/9). Tumpang tindih kepemilikan lahan juga menjadi tantangan tersendiri di lapangan.

Perizinan yang memakan waktu lama dari instansi terkait juga menjadi perhatian. Proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik membutuhkan perizinan lintas intansi, seperti izin prinsip dan izin lokasi dari pemerintah daerah, izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, izin jetty dari Kementerian Perhubungan, dan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jarman menyampaikan pertemuan dengan intansi terkait terus dilakukan untuk mengurai hambatan.

“Untuk perizinan yang berhubungan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sudah kami coba untuk melakukan pertemuan-pertemuan agar bisa diselesaikan,” tutur Jarman.

Jarman melanjutkan perencanaan yang kurang baik juga menjadi kendala. Kurangnya perencanaan ini tercermin pada feasibility study yang kurang akurat, kualitas detail desain yang kurang baik, hingga kurangnya konsultan perencana yang terakreditasi. Selain itu, kendala kontraktual yang terjadi diakibatkan antara lain oleh performa kontraktor yang kurang baik.

Di antara semua kendala tersebut, pembebasan lahan diindentifikasi sebagai kendala terbesar dalam proyek pembangkit pada Program 35.000 MW. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi beberapa kebijakan terkait lahan untuk proyek tenaga listrik. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) UU Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan pada Bab IX  yang mengatur penggunaan tanah, (2) Perpres Nomor 4/2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, (3) Permen ESDM Nomor 18/2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) untuk Penyaluran Tenaga Listrik, dan (4) Permen ESDM Nomor 38/2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas SUTT dan SUTET.

Jarman menambahkan, saat ini tengah disusun draft Permen ESDM tentang penyelesaian teknis terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang dikuasai masyarakat pada kawasan hutan dalam rangka percepatan infrastruktur ketenagalistrikan. Kebijakan-kebijakan terkait lahan untuk proyek ketenagalistrikan tersebut diharapkan dapat menguraikan kendala yang terjadi di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman juga menyampaikan progres Program 35.000 MW. “Untuk Program 35.000 MW, yang sudah kontrak baru separuhnya,” ujar Jarman. Ia menyampaikan bahwa per September 2016, yang sudah kontrak/power purchase agreement (PPA) mencapai 19.120 MW dan yang belum kontrak sebesar 16.507 MW dari total kapasitas 35.627 MW. Sementara itu, dalam Proyek 7.000 MW dengan total kapasitas 7.513 MW, sebanyak 3.906 MW sudah commercial operation date (COD) sementara 3.607 MW lainnya masih pada tahap konstruksi. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan