PENGUMUMAN

27 September 2016

Kilas Balik Perumusan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan

Listrik selain bermanfaat juga mempunyai potensi bahaya bagi manusia dan harta benda. Untuk itu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah membuat berbagai kebijakan terkait keselamatan ketenagalistrikan. Namun penyusunan kebijakan tersebut tidak muncul begitu saja, ada proses panjang sehingga saat ini dikenal berbagai kebijakan terkait standardisasi ketenagalistrikan, setifikasi badan usaha, hingga kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Ialah Dr. Luluk Sumiarso, salah seorang mantan pejabat di Kementerian ESDM yang memberikan andil besar terhadap terciptanya kebijakan di bidang keselamatan ketenagalistrikan.

Pada coffee morning (26/9) lalu, Luluk sumiarso yang pernah menjabat sebagai Dirjen LPE, Dijen Migas, Sekjen Kementerian ESDM, dan terakhir sebagai Dirjen EBTKE ini menjelaskan sejarah tonggak keselamatan ketenagalistrikan. Luluk menceritakan bahwa pada tahun 1998,  dibentuk Direktorat Teknik Ketenagalistrikan di lingkungan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE). Ia pun segera mencari hakekat dari regulasi keteknikan dimana pada dasarnya adalah pemberlakukan SNI menjadi Standar Wajib oleh pemberi otoritas dalam hal ini Menteri Pertambangan dan Energi Ditjen LPE. Setelah itu ia bersama tim  membuat Kerangka Regulasi Keteknikan Sektor Ketenagalistrikan bersama stakeholders listrik untuk mewujudkan kondisi efisien,  andal,  aman dan akrab lingkungan dalam pembangunan dan pengoperasian instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik .                           

Dalam menyusun kebijakan terkait keselamatan ketenagalistrikan, Luluk mengaku terinspirasi dari Keselamatan Penerbangan dalam dunia penerbangan. “Disana perlu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Sertifikasi Kelaikan Pesawat yang dikeluarkan oleh Otoritas,” papar Luluk. Untuk itulah dalam bidang ketenagalistrikan segera dikembangkan konsep Keselamatan Ketenagalistrikan antara lain perlu Kawasan Keselamatan Operasi Ketenagalistrikan semisal ROW, pemberlakukan PUIL -2000 oleh Otoritas Listrik (Menteri ESDM), serta Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Otoritas atau Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Otoritas.

Menurut Luluk, konsep ‘Keselamatan Ketenagalistrikan’ tidak hanya mencakup keselamatan untuk pekerja (K3) saja, tetapi juga mencakup keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi. “Obyek utama regulasi keteknikan adalah Instalasi Ketenagalistrikan dan Tenaga Teknik, yaitu  yang membangun dan mengoperasikan instalasi,” ungkap Luluk. Instalasi Ketenagalitrikan menurutnya terdiri dari penyediaan  seperti peralatan dan instalasinya, serta pemanfataan yaitu instalasi pelanggan dan pemanfaat.  Dalam diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, ia menemukan bahwa untuk tenaga teknik ketenagalistrikan, yang disertifikasi adalah  kompetensinya, yang kala itu belum digunakan secara nasional. “Maka mulai dikembangkankanlah sistem sertifikasi kelaikan untuk instalasi ketenagalistrikan dan sistem sertifikasi kompetensi untuk tenaga teknik ketenagalistrikan,” jelasnya.

Luluk menjelaskan bahwa kompetensi ketenagalistrikan adalah hal yang penting terkait keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Keterampilan melaksanakan pekerjaan (Task Skill). Keterampilan yang dibutuhkan menurut Luluk terkait dengan mengelola pekerjaan (Task Management Skill), mengantisipasi Kemungkinan (Contingency Management Skill), mengelola lingkungan kerja (Job/Role Environment Skill), serta keterampilan beradaptasi (Transfer Skills). Ke depan, Luluk berharap bahwa Ditjen Ketenagalistrikan sebagai regulator dapat terus melakukan pembinaan, pemberlakuan, pengawasan, pengembangan, harmonisasi, serta rekognisi untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. (PSJ)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan