PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

29 September 2016

25 PPNS Ketenagalistrikan Dilantik

Sebanyak 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan dinas ESDM tingkat provinsi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Rabu pagi (28/9). Pelantikan bertempat di Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan PPNS di subsektor ketenagalistrikan ini juga dibarengi dengan pelantikan PPNS dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

PPNS merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2012 disebutkan bahwa PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dengan demikian, PPNS Ketenagalistrikan memiliki kewenangan dalam penegakan aturan pidana dalam lingkup UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan PPNS dilakukan oleh Direktur Pidana Salahuddin yang mewakili Dirjen Administrasi Hukum Umum. Slamet Riyadi dan Dadi Mulyadi menjadi perwakilan PPNS yang baru dilantik untuk menandatangani berita acara sumpah jabatan PPNS. Bertindak selaku saksi adalah Kepala Subdit PPNS Muhammad Fajar dan Kepala Seksi Pengangkatan, Pemutasian, dan Pemberhentian PPNS Bambang Wijanarko.

“Dengan selesainya acara pelantikan ini, secara yuridis formal Bapak/Ibu telah siap untuk mengemban tanggung-jawab sebagai aparatur penegak hukum di tempat tugas masing-masing,” ujar Salahuddin mengawali sambutannya. Ia mengingatkan bahwa PPNS harus menyadari fungsi dan perannya sebagai bagian dari penegakan hukum di Indonesia.

Salahuddin menyampaikan bahwa PPNS dituntut untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari pimpinan dan instansi masing-masing.

“Sebagai aparatur penegak hukum, harus memiliki dedikasi yang tinggi, percaya diri, tidak boleh ragu-ragu. PPNS juga harus menguasai substandi dan integritas yang baik,” Salahuddin menekankan. Ia menambahkan, “Perlu adanya dukungan komitmen dari pimpinan di unit masing-masing untuk mengoptimalkan fungsi Bapak/Ibu.”

Lebih lanjut, Salahuddin menyadari pentingnya aspek pembinaan PPNS. Ia menghimbau tiap-tiap instansi dapat mendorong PPNS agar bisa lebih berani memegang perkara yang menjadi kewenangannya.

Sebelum diangkat menjadi PPNS, ada pelatihan yang mesti dijalani. Salahuddin berharap pengetahuan dan ketrampilan yang didapat saat diklat dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Semoga Saudara-saudara sekalian mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan dalam menjalankan tugas tersebut,” pungkas Salahuddin.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen Ketenagalistrikan Tanty Wijayani, Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Jisman Hutajulu, Kasubdit Perlindungan Konsumen Listrik Ridwan, serta pejabat dari Ditjen Administrasi Hukum Umum dan BNP2TKI. (AMH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan