PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

22 September 2016

Laporan dari Myanmar: Dirjen Ketenagalistrikan Bertemu Bilateral Dengan Deputy Assistant Secretary U.S. DOE

Usai bertemu dengan Vice Administrator China’s National Energy Administration, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman juga bertemu dengan Alan Yu, Deputy Assistant Secretary pada U.S. Department of Energy (DOE) dan Jamie Kern, Senior Fellow pada U.S. DOE, Office of International Affairs, Rabu (21/9).  Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela rangkaian the 34th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM-34) & its Associated Meetings di Nay Pyi Taw, Myanmar, Pada kesempatan tersebut Jarman didampingi oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dan Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Ditjen EBTKE Maritje Hutapea. Turut mendampingi Kasubdit Kerjasama Ketenagalistrikan Benhur, Kasie Kerjasama Multilateral dan Regional bidang Ketenagalistrikan Ridwan Budi Santoso,.

Dalam kesempatan pertemuan informal tersebut kedua pejabat membicarakan sejumlah isu terkait kondisi energi terkini dan kerjasama yang terjalin antara kedua negara. Beberapa hal yang dibicarakan antara lain posisi Indonesia dalam pemenuhan energi dalam negeri melalui Kebijakan Energi Nasional, di mana kebijakan Pemerintah Indonesia menetapkan batas atas 50% penggunaan batubara dalam energy mix untuk pembangkitan tenaga listrik. Selain itu Jarman menjelaskan bahwa Indonesia mengurangi minyak bumi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025, yang mana bila tidak tercapai akan didorong pemanfaatan gas untuk memenuhinya.

Kedua pejabat selanjutnya berdiskusi tentang pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi. Jarman menjelaskan bahwa pengembangan panas bumi di Indonesia dahulu tidak gencar karena panas bumi dipandang sebagai pertambangan terbuka (open pit) dan sebagian besar potensi panas bumi berada dalam kawasan hutan konservasi yang dilindungi undang-undang negara. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2014 tentang Panas Bumi, disebutkan bahwa panas bumi merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang berperan untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sesuai UU Panas Bumi, disebutkan juga bahwa panas bumi merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Terkait dengan subsidi, Jarman menjelaskan kebijakan Pemerintah Indonesia agar warga negara, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, dapat menikmati akses listrik yang sama keandalan dan harganya. “Untuk itu Pemerintah Indonesia memberikan subsidi hanya terhadap masyarakat dan tidak kepada badan usaha ataupun energi primernya,” jelas Jarman. Penentuan Tariff Adjustment dijelaskan Jarman sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh badan usaha, yaitu nilai tukar U.S. Dollar terhadap Indonesian Rupiah, Indonesian Crude Price (ICP) dan/atau inflasi. Sehingga agar badan usaha dapat memperoleh margin keuntungan yang lebih besar, maka badan usaha tersebut harus menjadi lebih efisien dalam operasionalnya dan mengurangi susut jaringan.

Diskusi berlanjut membahas tentang Batubara dan pemanfaatan teknologi untuk energi yang lebih bersih. Terkait dengan hal itu, Jarman menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan membutuhkan energi untuk menyokong pertumbuhan tersebut, maka pemanfaatan sumberdaya energi yang tersedia menjadi prioritas dan dengan penerapan teknologi untuk batubara yang bersih diharapkan dapat mengurangi emisi dan peningkatan efisiensi (HELE: High Efficiency Low Emission). Namun Jarman memberi catatan penting yang harus diperhatikan, yaitu pemanfaatan teknologi itu harus berbasis komersial karena penerapan teknologi seharusnya akan berdampak pada penurunan tarif pemanfaatan, dan bukan malah sebaliknya akan membebani masyarakat Indonesia.

Di akhir diskusi, Alan menyampaikan bahwa meskipun tahun depan 2017 merupakan tahun politik bagi Amerika Serikat, kebijakan Pemerintah Amerika Serikat akan mempertahankan momentum dan menjaga kemitraan dengan negara mitra untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan dan keberlanjutan pembangunan. (RBS)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan