PENGUMUMAN

Materi Peluncuran Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi pada Sub Bidang Ketenagalistrikan dapat diunduh di sini: disini.

14 Agustus 2018

Tarif Listrik Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin

Sejak awal tahun 2017, pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada rumah tangga daya 900 VA miskin. Rumah tangga dengan daya 900 VA yang termasuk dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin TNP2K Kementerian Sosial diberikan tarif bersubsidi. Sedangkan masyarakat yang tidak masuk Data Terpadu, tarifnya disesuaikan menjadi tarif keekonomian tanpa subsidi.

“Pemerintah wajib mensubsidi semua masyarakatnya, akan tetapi masyarakat yang mana, masyarakat miskin atau tidak mampu yang berhak. Misalnya ada kost-kostan yang memiliki ac dan kulkas, kan tidak mencerminkan masyarakat miskin, nah masyarakat inilah yang sejak awal 2017 tidak lagi disubsidi,” ujar Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan David F. Silalahi. Hal tersebut disampaikan dalam acara Talkshow Sosialisasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran dengan tema “Tarif Listrik Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin” yang dilaksanakan pada Senin (13/8/2018) di iRadio Bandung 105,1 FM. Selain David, pada acara talkshow tersebut turut hadir Deputi Manager Mekanisme Niaga PT PLN Disjabar Ros Rosidah serta Communication Strategy Specialist Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Rajeshnagara.

Tarif subsidi listrik 900 VA hanya diberikan apabila rumah tangga tersebut masuk dalam Data Terpadu TNP2K, namun pemerintah tetap membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang memang miskin, namun belum mendapatkan tarif bersubsidi. “Masyarakat yg merasa tidak mampu dan tidak mendapat subsidi bisa mengadu melalui kelurahan, nanti data tersebut akan dicek apakah sesuai dengan pengaduan, apabila dicek memang berhak maka akan dikoreksi tarifnya, dan apabila ada kelebihan bayar akan diberikan diskon. Itu yg dilakukan pemerintah, akan koreksi tarif dan pengembalian yg kelebihan bayar,” ujar David.

Saat ini jumlah pengaduan yang masuk secara nasional sebanyak 247.501 pengaduan (data Juli 2018). 66% dari pengaduan tersebut sudah diselesaikan, tarif nya sudah dikembalikan menjadi tarif bersubsidi dan kelebihan pembayarannya sudah direstitusi ke masyarakat. Menurut Rajeshnagara dari TNP2K, data pengaduan yang dikirim dari Kementerian ESDM akan  diverifikasi oleh Kementerian Sosial, apabila memang data rumah tangga tersebut memang benar termasuk dalam golongan rumah tangga miskin, maka data tersebut akan  dimutakhirkan. Verifikasi data tersebut dilakukan setiap enam bulan sekali.

Untuk wilayah Jawa Barat sendiri, jumlah pengaduan masuk sampai dengan 31 Juli sebanyak 19.285 pengaduan dan 56,76% sudah terselesaikan. Ros Rosidah menjelaskan bahwa sebanyak 51% pelanggan di Jawa Barat masih diberikan subsidi listrik. “Jadi masih banyak rumah tangga di jawa barat yang disubsidi, rata-rata 50% rumah tangga di setiap area masih disubsidi,” ujar Ros.

Selain itu, Pemerintah telah menetapkan bahwa tidak ada perubahan tarif listrik sepanjang tahun 2017 hingga triwulan ketiga tahun 2018. Baik itu tariff untuk pelanggan bersubsidi, maupun tarif untuk pelanggan yang tidak disubsidi. Besarannya sama meskipun terdapat kenaikan harga energi primer seperti harga batubara, harga minyak dunia, dan lainnya. Tantangan pemerintah saat ini adalah menjamin ketersediaan listrik dalam jumlah cukup, kualitas baik, dan harga yang wajar. “Kami akan pantau pengaduan untuk memastikan masyarakat miskin mendapatkan haknya yaitu tarif listrik yang disubsidi,” tutup David. (UH)

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan